REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan mengevaluasi situasi keamanan di Papua. Sebab, aksi yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus menimbulkan korban. 

Teranyar, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha harus gugur diterjang timah panas. Kasus ini pun menjadi perhatian istana kepresidenan. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (26/4). 

"Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel, tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan," ujar Moeldoko dikutip dalam siaran pers resmi KSP.

Pada rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan mementerian/lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya. 

Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw pun setuju dengan pernyataan Moeldoko mengenai mendesaknya evaluasi operasi di Papua. Menurut Paulus, tatanan sinergitas di lapangan belum padu sehingga upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa perlu berlanjut. 

Sejalan dengan rapat koordinasi di bawah KSP, evaluasi juga sudah dilakukan Kemenko Polhukam. Setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu poin dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Di sisi lain, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, kata dia, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas. "Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan," ujar Teddy menjelaskan.

Teddy juga menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat, hingga pemerintah daerah. 

Sementara, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum. "Maka, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi, keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua," kata Boy.

Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda berharap penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya, memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus. "Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik," kata Yuni. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika