REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengkritik Garda Revolusi dan jenderal Qasem Soleimani yang dibunuh Amerika Serikat (AS) dua tahun lalu. Kritik ini bocor di seluruh media Iran.

Kritik ini bagian dari wawancara tiga jam yang direkam untuk  proyek penelitian jurnalis dan ekonom Iran Saeed Laylaz. Zarif mengatakan, Soleimani mengarahkan kebijakan luar negeri dan mencoba menyaabotase kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang disepakati dengan Amerika Serikat (AS) dan kekuatan dunia lainnya.

Zarif juga mengatakan, diplomasi Iran telah dirusak dan dibayang-bayangi aksi militer terutama di Suriah. Garda Revolusi Iran membantu Presiden Bashar al-Assad untuk memberantas pemberontak yang melawan kekuasaannya. "Diplomasi saya selalu membayar harga mahal atas aktivitas militer syahid Qasem Soleimani  dan tidak sebaliknya," kata Zarif dalam wawancaranya dengan Laylaz seperti dikutip CNN, Selasa (27/4).  

Zarif mengatakan, Soleimani juga mengeksploitasi JCPOA yang mencabut sanksi-sanksi ke Iran. Jenderal itu dengan menggunakan penerbangan sipil untuk memindahkan perlengkapan dan personel militer dari Teheran ke Damaskus tanpa memberitahunya.

Rekaman ini menjadi momen langka di mana pejabat Pemerintah Iran mengkritik Soleimani. Jenderal yang mengomandoi Pasukan Quds, pasukan elite Garda Revolusi yang beroperasi di luar negeri itu tewas dalam serangan drone AS pada Januari 2019 lalu.

Waktu rekaman ini bocor dipertanyakan karena bertepatan sebelum pemilu yang digelar bulan Juni mendatang. Presiden Hassan Rouhani dan Zarif yang cenderung moderat berhadapan dengan kelompok garis keras.

Saat ini Iran juga sedang menggelar negosiasi sensitif dengan negara-negara maju di Vienna mengenai program nuklir dan JCPOA. Keaslian rekaman ini belum dikonfirmasi secara resmi. Tapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan, pernyataan Javad Zarif dibuat di luar konteksnya. Pernyataan itu tidak dibuat dalam sesi interview, hanya bagian dari dialog rutin dan konfidensial pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika