REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI Angkatan Laut (AL) memastikan akan mengaudit kejadian tenggelamnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Nanggala-402. Dalam prosesnya, TNI AL akan melibatkan para pakar kapal selam, bukan hanya sekadar pengamat.
"Kalau masalah diaudit, pasti kita audit. Jadi kita akan investigasi semuanya," ujar Asisten Perencanaan Kepala Staf AL (Asrena KSAL), Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, dalam konferensi pers di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (27/4).
Ali mengungkapkan, dalam proses investigasi tersebut pihaknya tentu akan menghadirkan para pakar kapal selam. Dia mengatakan, yang dihadirkan nanti bukan hanya sekadar pengamat, melainkan betul-betul pakar yang memang paham betul akan kapal selam.
"Para pakar kapal selam dan para pakar ahli pembuat kapal selam. Bukan hanya pengamat sekadar pengamat," ungkap dia.
Ali pada kesempatan itu juga menyinggung soal komentar pengamat yang menyampaikan KRI Nanggala-402 pada saat tenggelam kelebihan muatan atau kelebihan personel. Menurut dia, pernyataan tersebut tidak berdasar dan pengamat tersebut belum pernah mengawaki kapal selam.
Dia menjelaskan, dalam berbagai operasi yang KRI Nanggala lakukan, kapal tersebut biasa membawa 50 orang personel. Bahkan, kata dia, kalau operasi yang dilakukan merupakan tugas penyusupan, ada tambahan satu regu pasukan khusus sekitar tujuh orang sehingga total personel di dalam kapal ada 57 orang.
"Sedangkan pada saat kejadian tragedi KRI Nanggala kemarin tenggelam, hanya 53 orang. Selain itu, pada saat kejadian, hanya membawa tiga buah torpedo. Padahal, kapal selam ini didesain untuk membawa delapan torpedo, satu torpedo beratnya itu sekitar hampir dua ton," kata dia.
Atas dasar itu, Ali menyatakan, pernyataan pengamat yang menyatakan KRI Nanggala-402 kelebihan muatan saat tragedi terjadi merupakan pernyataan tak berdasar. Menurut dia, tugas berlayar yang sudah diarungi kapal selam tersebut sudah bertahun-tahun dan tidak pernah ada masalah sebelumnya.
"Ini kita sudah berlayar bertahun-tahun dan tidak pernah ada masalah. Jadi kalau dinyatakan kelebihan muatan sangat tidak tepat dan sangat salah dan tidak berdasar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika