REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab mengusulkan agar, Presiden Joko Widodo segera menunjuk seorang yang ahli atau pejabat negara untuk diberikan otoritas penuh menangani permasalahan konflik di Papua. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan agar tidak ada lagi jatuhnya korban dalam situasi konflik baik dari aparatur negara maupun dari masyarakat sipil di Papua. 

"Saya mengusulkan Bapak Presiden menunjuk orang atau pejabat yang langsung bisa berkomunikasi dengan semua pihak di Papua untuk bisa menjalin kesepahaman mencari jalan keluar bersama, untuk mencegah jatuhnya korban lagi," kata Amiruddin kepada Republika, Selasa (27/4). 

Ihwal siapa yang tepat menjadi mediator tersebut, menurut Amir, sudah banyak tokoh ataupun pejabat di Indonesia yang memiliki pengalaman menangani permasalahan konflik di Indonesia, salah satunya yakni permasalahan konflik di Aceh. "Terserah Presiden mau menunjuk siapa," ucap Amir. 

Dia berharap, dengan adanya seseorang yang diberikan otoritas penuh tersebut bisa membuat kondisi di Papua kembali kondusif. Selain penunjukan orang yang tepat, Komnas HAM menekankan, agar setiap orang atau kelompok yang diduga melakukan aksi kekerasan atau penembakan harus diproses hukum secara transparan. 

"Hukum harus ditegakan secara transparan, sehingga masyarakat bisa menilai proses hukum itu dengan baik," ujar Amir.

Sebelumnya, Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, gugur di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Danny disebut diserang oleh KST Papua saat mengobservasi lapangan untuk mempercepat pemulihan keamanan.

Danny dikenal sebagai sosok yang hangat dan berprestasi. Danny juga dikenal memiliki karir cemerlang di kesatuannya dan pekerja keras. Selama bertugas, almarhum juga dekat dengan masyarakat. Menurut Wawan, gugur di medan tugas adalah kebanggaan tertinggi insan intelijen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika