REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejarawan dari Nahdlatul Ulama (NU) Alfanny mengatakan dalam membuat buku kamus sejarah, harus mencakup seluruh masyarakat. Buku kamus sejarah harus membuat seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang merasa memilikinya.
Hal ini menanggapi buku Kamus Sejarah Indonesia I yang mengundang kontroversi beberapa waktu lalu. Di bagian tokoh kamus tersebut, tidak dituliskan entri nama pendiri NU KH Hasyim Asyari. Kemendikbud beralasan buku tersebut sebenarnya belum selesai namun sudah diunggah di lama Rumah Belajar.
Saat ini, Kamus Sejarah Indonesia yang dimaksud sudah ditarik peredarannya oleh Kemendikbud. Penarikan buku ini dirasa tepat. Namun, Alfanny berharap ke depannya pemerintah harus membuat buku kamus yang mencakup sejarah seluruh lapisan masyarakat.
Alfanny beranggapan, buku sejarah ini akan dilihat oleh semua rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang sosial beragam. "Jadi semua masyarakat Indonesia apapun latar belakangnya merasa memiliki kamus sejarah ini. Jadi saya pikir, ke depan perlu disusun ulang buku ini," kata dia, dalam sebuah webinar, Selasa (27/4).
Dia menegaskan, Indonesia adalah negara yang luas dan tidak bisa diurus oleh beberapa kelompok saja. Dia meminta agar pemerintah juga melibatkan semua golongan, termasuk perguruan tinggi agar pembuatan buku seperti Kamus Sejarah Indonesia bisa lebih kaya.
Sementara itu, salah satu tim narasumber Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, Abdurakhman mengatakan penerbitan buku ini adalah sebuah kesalahan yang disebabkan proyek yang mendesak. Buku ini belum selesai dikerjakan, namun Kemendikbud harus memenuhi proyek pemenuhan sumber belajar di laman Rumah Belajar.
Menurut Abdurakhman, institusi di Indonesia membutuhkan adanya komite penjaminan mutu dalam setiap proyek-proyeknya. Dia berpendapat, agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali komite tersebut wajib ada agar bisa memastikan semua proyek di dalam lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. "Sehingga, setiap aktivitas proyek ada proses penjaminan mutu," kata Abdurakhman menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika