REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (pemda) dan Satgas Covid-19 daerah melalui posko tingkat desa atau kelurahan untuk menindak tegas masyarakat yang masih berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan.
"Diharapkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat bersinergi dengan pemerintah dan satgas daerah untuk mendukung upaya pengendalian di daerah," Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dikutip dari siaran pers, Rabu (28/4).
Satgas Covid-19, Wiku menambahkan, sangat menyayangkan masih adanya kerumunan yang muncul dalam beberapa hari terakhir. Seperti adanya kegiatan dari para pendukung salah satu klub sepak bola nasional dan berbagai kegiatan keagamaan yang dilangsungkan selama bulan suci Ramadhan.
"Hal ini sangat disayangkan karena hasil dokumentasi kegiatan tersebut sangat jelas menunjukkan adanya kerumunan ini melanggar protokol kesehatan dan berpotensi menjadi titik penularan Covid-19," kata Wiku.
Pemerintah terus berupaya dalam penanganan Covid-19 hingga pemberian vaksin yang dapat menciptakan kekebalan komunitas. Dengan begitu, Indonesia akan terbebas dari pandemi.
Terkait vaksin, Indonesia secara resmi telah menerima sebanyak 3,8 juta dosis. Vaksin AstraZeneca pada 26 April 2021. Vaksin ini merupakan kerja sama multilateral melalui skema Covac Facility. Dan, saat ini secara total Indonesia telah menerima sebanyak 4,9 juta dosis vaksin AstraZaneca.
Baca juga : Layanan Rapid Test di Bandara Kualanamu Digerebek Polisi
Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak khawatir ketersediaan vaksin. Karena, pemerintah berusaha maksimal memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri. Dengan masuknya vaksin AstraZeneca ini, sasaran program vaksinasi nasional, secara bertahap kekebalan komunitas dapat tercapai.
"Meski demikian, sekali lagi saya ingatkan, vaksin bukan sebuah formula ajaib yang serta-merta mengentaskan pandemi. Selama kekebalan komunitas belum terbentuk, masyarakat tetap wajib menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Tidak ada alasan lalai menerapkan protokol kesehatan," kata Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika