REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekelompok senator bipartisan Amerika Serikat pada Selasa (27/4) mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap junta militer di Myanmar.
Sanksi yang diminta senator AS ditujukan kepada junta Myanmar termasuk menekan pendapatan untuk sebuah perusahaan energi negara itu, sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Seorang senator dari partai Demokrat Jeff Merkley dan dari partai Republik Marco Rubio serta empat senator lainnya dalam sebuah surat mendesak Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen untuk "mencari cara baru untuk mendukung rakyat Myanmar dalam perjuangan berkelanjutan mereka untuk demokrasi saat menghadapi meningkatnya aksi kejahatan terhadap kemanusiaan".
Mereka ingin pemerintahan Biden menghentikan royalti yang mengalir dari bisnis termasuk dari perusahaan energi utama AS Chevron Corp ke Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), yakni sebuah badan di dalam kementerian energi negara itu. MOGE memberikan dukungan keuangan kepada para pemimpin militer, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing, yang sudah berada di bawah sanksi AS. MOGE adalah mitra di Yadana, yakni ladang gas alam di mana Chevron memiliki 28,3 persen saham.
Kelompok hak asasi manusia telah mendesak perusahaan energi termasuk Chevron dan Total untuk memutuskan hubungan dengan Myanmar setelah militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari. Militer Myanmar juga menahan Suu Kyi dan menindak para pengunjuk rasa. Lebih dari 750 orang telah terbunuh.
Pendapatan gas dari usaha patungan yang melibatkan perusahaan seperti Total dan Chevron adalah sumber pendapatan devisa tunggal paling signifikan bagi pemerintah Myanmar, yakni menghasilkan pembayaran tunai sekitar 1,1 miliar dolar AS (sekitar Rp 15,96 triliun) per tahun, kata para senator AS itu. Mereka juga mengusulkan agar bisnis-bisnis yang membayar pendapatan untuk MOGE membentuk suatu perwalian dana yang akan diadakan sampai Myanmar memiliki pemerintah yang dipilih secara demokratis atau pendapatan itu digunakan untuk tujuan kemanusiaan, menurut surat dari para senator AS yang salinannya dilihat oleh Reuters.
Seorang perwakilan Chevron mengatakan setiap pengalihan pendapatan atau pajak yang terutang kepada MOGE ke sebuah rekening escrow "dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan berpotensi menempatkan karyawan dari mitra usaha patungan pada risiko tuntutan pidana yang tidak semestinya.
"Escrow adalah pengaturan kontrak di mana pihak ketiga menerima dan mencairkan uang atau properti untuk pihak utama yang bertransaksi, dengan pencairan bergantung pada kondisi yang disepakati oleh pihak yang bertransaksi.
Perusahaan minyak Total tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS juga tidak segera menanggapi permintaan komentar. Chevron membayar sekitar 50 juta dolar AS ke Myanmar antara 2014 dan 2018, menurut Extractive Industries Transparency Initiative, yang berupaya meningkatkan transparansi dalam bisnis internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika