Kamis 29 Apr 2021 04:45 WIB

Presiden Afghanistan Tawarkan Bagi Kekuasaan kepada Taliban

Kelompok Taliban diminta terlebih dahulu akhiri peperangan.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
 Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
Foto: EPA-EFE/GHULAMULLAH HABIBI
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menawarkan pembagian kekuasaan kepada Taliban. Namun kelompok tersebut harus terlebih dulu mengakhiri peperangan dan pertumpahan darah.

"Tak seorang pun di Afghanistan dapat memaksakan kehendak kepada rakyat melalui perang dan kekerasan. Inilah saatnya bagi Taliban untuk menyerah perang dan beralih ke mekanisme demokrasi untuk berbagi kekuasaan," kata Ghani dalam pidato peringatan 29 tahun penggulingan pemerintahan pro-Uni Soviet yang disiarkan televisi pada Rabu (28/4), dikutip laman Anadolu Agency.

Baca Juga

Ghani mengungkapkan, dia ingat Afghanistan jatuh ke dalam kekacauan politik dan keamanan serta menyaksikan kehancuran setelah “jihad” yang berhasil melawan Tentara Merah. “Afghanistan sekali lagi menghadapi keadaan kritis. Keberhasilan jihad adalah karena kerukunan antara rakyat dan persatuan nasional. Demikian pula, kita bisa mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil melalui suara yang kohesif dan bersatu,” ucapnya.

Afghanistan menyaksikan peningkatan kekerasan baru-baru ini. Hal itu terjadi sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan akan menarik seluruh pasukan AS dari negara tersebut pada September mendatang. Selama ini Washington telah menjadi sekutu pemerintah Afghanistan dalam memerangi Taliban. Penarikan pasukan merupakan salah satu poin kesepakatan damai yang berhasil dicapai AS dengan Taliban di Doha, Qatar, tahun lalu.

Sebelum memulai pembicaraan damai dengan Pemerintah Afghanistan, Taliban memang menghendaki agar pasukan asing terlebih dulu meninggalkan negara tersebut. Utusan Khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad mengatakan Washington dan sekutunya akan menjatuhkan sanksi kepada Taliban jika mereka berusaha mengambil alih militer Afghanistan.

Baca juga : Intelijen Jerman Pantau Gerakan Anti-Lockdown

Dia mengatakan AS akan memperbarui komitmennya pada proses perdamaian berfokus pada hasil antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. “Telah terbukti selama bertahun-tahun bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik di Afghanistan yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Penyelesaian yang dinegosiasikan di dalam negeri sendiri, didukung oleh kekuatan regional, adalah satu-satunya jalan menuju stabilitas yang berkelanjutan,” kata Khalilzad saat berbicara di Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada Selasa (27/4).

Khalilzad juga menggarisbawahi peran Pakistan dalam mendukung perdamaian Afghanistan. "Kami telah mendesak para pemimpin Pakistan untuk menggunakan pengaruh mereka yang cukup besar atas Taliban untuk mengurangi kekerasan dan mendukung penyelesaian yang dinegosiasikan," katanya.

Menurut dia, para pemimpin Pakistan telah menekankan secara terbuka dan kepada pejabat AS bahwa mereka tidak mendukung pengambilalihan militer oleh Taliban. "Saya yakin mereka memahami bahwa tidak hanya Afghanistan, tetapi negara mereka juga akan menghadapi konsekuensi serius jika kembali ke perang saudara yang lebih luas,” ujar Khalilzad.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement