REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenlu, Bappenas, dan PTRI New York menghadiri The 16th United Nation Forum on Forest (UNFF) atau Forum Kehutanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang persidangannya dilakukan secara virtual karena Pandemi Covid-19. Pertemuan tersebut diagendakan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 26 – 30 April 2021 secara virtual menggunakan paltform interprefy.
Pada pertemuan hari pertama, terdapat dua agenda intervensi oleh Indonesia yang disampaikan langsung oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia, Agus Justianto. Intervensi pertama disampaikan pada High Level Round Table (HLRT) yang dihadiri juga oleh Menteri Kehutanan beberapa negara anggota. Pada HLRT ini, dilakukan pembahasan agenda kemajuan pengelolaan kehutanan terkait dampak dari COVID-19.
Sesuai arahan Menteri LHK, dalam agenda HLRT ini, Agus Justianto mencoba menjawab pertanyaan bagaimana hutan dapat menjadi bagian dari solusi krisis global saat ini. Khususnya pada perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi dan degradasi lahan, ketidaksetaraan dan kemiskinan di era pasca Covid-19. Serta bagaimana upaya Indonesia menarik sektor swasta untuk terlibat dan berkontribusi secara lebih efektif untuk mengatasi krisis global.
Menurut Agus Justianto walaupun saat ini dampak perubahan iklim sedang berlangsung ditambah dengan Covid-19 dan resesi global. Namun Indonesia telah berhasil melakukan pendekatan yang seimbang untuk menghadapi hal tersebut.
Agus Justianto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK menyampaikan bahwa saat ini Indonesia terus fokus mencapai komitmen dalam memperbaiki lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini juga diiringi dengan penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ada dua kemajuan pada sektor ini menurutnya, yaitu kemajuan dalam bidang kehutanan dan kebijakan pemulihan ekonomi.
Pada bidang kehutanan, Indonesia berhasil menghentikan konversi hutan alam dan lahan gambut seluas 66 juta hektare, lebih besar dari luas gabungan Inggris dan Norwegia. “Tahun lalu kami telah mencapai laju deforestasi terendah dalam beberapa dekade, serendah 0,1 juta hektare, sekaligus memangkas 82 persen kebakaran hutan kami. Semua ini dicapai saat dunia menyaksikan meningkatnya deforestasi serta kebakaran hutan yang merusak di berbagai negara,” kata Agus Justianto.
Agus Justianto menambahkan Indonesia saat ini sedang merehabilitasi 620.000 hektare hutan bakau dan akan selesai pada tahun 2024. Hal ini merupakan kegiatan rehabilitasi yang terluas di dunia dengan penyerapan karbon empat kali lipat dibandingkan dengan hutan tropis.
Lebih lanjut dijelaskan terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi. “Untuk mengatasi situasi pandemi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu menggairahkan perekonomian melalui beberapa intervensi antara lain mendukung UMKM, percepatan pembangunan hutan rakyat, dan berbagai dukungan industri berbasis kayu yang dipadukan dengan dukungan pemerintah terhadap pemenuhan persyaratan pasar seperti jaminan legalitas kayu,” jelasnya.
Agus Justianto menekankan adanya prioritas pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kerja sama dalam perubahan iklim menggunakan pendekatan keseimbangan selama masa kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022.
Selanjutnya, Indonesia kembali melakukan intervensi pada agenda kedua yaitu penyampaian progres implementasi rencana strategis PBB pada sektor kehutanan tahun 2017 – 2030. Agenda ini membahas bagaimana kontribusi sukarela negara anggota di tingkat nasional dan bagaimana tindaklanjutnya pada tema-tema prioritas pembangunan kehutanan.
Agus Justianto mengutarakan pandangan Indonesia yang menyoroti beberapa kemajuan Indonesia dalam Kontribusi Nasional Sukarela – Voluntary National Contribution (VNC). Sesuai dengan VNC Indonesia yang telah disampaikan pada Sidang UNFF ke 14 tahun 2019, terdapat lima target yang menjadi tujuan Indonesia yang disejajarkan dengan rencana strategis PBB di sektor kehutanan.
Target pertama, Indonesia berupaya menekan laju deforestasi menjadi 0,45 juta ha. Dalam kesempatan tersebut, Agus Justianto menyampaikan Indonesia telah melampaui target untuk menekan laju deforestasi yaitu secara substansial telah mengurangi laju deforestasi hingga 0,1 juta ha pada tahun 2020.
Target kedua, Agus Justianto mengatakan Indonesia telah melampaui target alokasi perhutanan sosial total seluas 12,7 juta ha. Menurutnya per Maret 2021, terdapat 4,5 juta hektare akses perhutanan sosial dialokasikan kepada hampir 7000 kelompok tani hutan, 930 ribu kepala keluarga yang dibantu 1.250 penyuluh. Hal ini juga telah melahirkan 7.529 kelompok usaha perhutanan sosial dan berhasil meningkatkan produktivitas dan nilai komoditas pertanian dan non pertanian, serta industri kecil pedesaan.
Untuk target ketiga, dengan mempromosikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari. “Saat ini langkah Indonesia telah lebih jauh dalam mempromosikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari. Implementasi SVLK di Indonesia telah terbukti meningkatkan perdagangan hasil hutan dari Indonesia secara legal dan terkendali,” kata Agus.
Kemudian, untuk mencapai target keempat, Indonesia telah membentuk Badan Publik Pengelolaan Dana Lingkungan atau BPDLH di bawah Kemenkeu. Tugas BPDLH adalah mengelola dana untuk berbagai bidang terkait lingkungan seperti kehutanan, perdagangan karbon, jasa lingkungan, pertanian, kelautan, dan perikanan.
Selanjutnya, target kelima, Indonesia melalui KLHK secara aktif telah mendorong kepemimpinan penyetaraan gender dengan mengangkat aparatur pemerintah perempuan pada posisi manajemen. Dilanjutkan dengan melembagakan kebijakan/memfasilitasi perempuan dalam menjalankan fungsinya, termasuk penyediaan ruang laktasi.
Pada kesempatan yang sama, menyambung intervensi kedua, Agus Justianto sebagai HoD juga menyampaikan informasi terkait agenda Implementasi strategi komunikasi dan penjangkauan Rencana Strategis PBB untuk Kehutanan 2017 –2030, termasuk kegiatan Hari Hutan Internasional 2021;
Agus Justianto menyampaikan Indonesia telah melaksanakan peringatan Hari Hutan Internasional (HHI) 2021, antara lain melalui webinar bertajuk “Melindungi dan Mengelola Hutan Indonesia: Kontribusi Nyata bagi Pelestarian Alam Dunia” dimana Menteri LHK, Siti Nurbaya telah menyampaikan empat pesan utama dalam sambutannya.
Pesan tersebut menyoroti peran penting hutan dan pengelolaannya yang berkelanjutan bagi lingkungan, mata pencaharian masyarakat, kesehatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, webinar ini diikuti oleh 1.275 peserta yang berasal dari KLHK, pemerintah daerah, organisasi internasional dan pemangku kepentingan dari berbagai entitas.
Agus Justianto juga menuturkan bahwa pada webinar tersebut telah diselenggarakan lomba foto dan virtual tour ke Taman Nasional Indonesia yang diikuti oleh masyarakat luas termasuk para generasi muda milenial. Tur virtual ke Taman Nasional Indonesia menampilkan tiga lokasi berbeda yang meliputi laut (Taman Nasional Wakatobi, Karimunjawa, dan Teluk Cenderawasih), kawasan vulkanik (Taman Nasional Kelimutu, Rinjani, dan Bromo Tengger Semeru) dan hutan hujan (Manupeu Tanah Daru, Tanjung Puting, dan Taman Nasional Gunung Ciremai).
“HHI diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang peran hutan dalam mengatasi krisis perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, menghasilkan barang dan jasa untuk pembangunan berkelanjutan dan mendorong kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan mata pencaharian,” jelas Agus.
Sebagai bagian dari rumah terbesar hutan hujan tropis dunia, Indonesia berdedikasi berkontribusi demi lingkungan global lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika