Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pada Kamis (29/04) malam bahwa pemilihan parlemen ditunda karena ketidakpastian Israel dalam memberikan izin pemungutan suara di Yerusalem timur.
"Pemilihan umum harus diadakan di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem," kata Abbas setelah bertemu dengan perwakilan dari beberapa kelompok Palestina di Ramallah di Tepi Barat.
Dua saingan politik lama, Fatah dan Hamas, telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli, menjadikannya pemilu pertama dalam 15 tahun.
Bagaimana sikap Israel?
Pada awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa pemilu adalah "masalah internal Palestina," di mana Tel Aviv "tidak berniat untuk campur tangan atau mencegahnya."
Abbas mengatakan kepada kelompok politik Palestina bahwa para pejabat Israel tidak dapat menanggapi masalah Yerusalem, karena negara Yahudi tersebut saat ini tidak memiliki pemerintahan.
Israel terperosok ke dalam salah satu krisis politik terburuk dalam sejarah, dengan belum terbentuknya pemerintahan setelah pemilu pada Maret lalu.
Dampak penundaan pemilu
Hamas yang menguasai Gaza, menolak keputusan Abbas dan menggambarkannya sebagai "kudeta" tanpa dukungan rakyat.
Pada Rabu (28/04), Hamas mengatakan pihaknya "menolak segala upaya untuk menunda pemilihan." Namun, mereka juga tidak ingin pemilu diadakan tanpa pemungutan suara di Yerusalem Timur.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Ramallah menjelang pengumuman Abbas, menuntut agar pemungutan suara tetap diadakan sesuai jadwal.
Keputusan tersebut kemungkinan menuai kritik domestik yang berat. Para pengamat mengatakan penundaan pemilu akan membuat partai yang dipimpin Abbas mengalami kekalahan yang memalukan di tengah ketidakpuasan publik dengan pemerintahannya.
Kritikus telah menyerukan pemerintah untuk segera menangani masalah Yerusalem, dan menyarankan untuk menyiapkan kotak suara di sekolah atau situs keagamaan. Pemungutan suara itu diyakini sebagai langkah besar menuju rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.
ha/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika