REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan kualitas dan nilai produk keuangan syariah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan mayoritas perekonomian Indonesia diisi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menginginkan adanya produk syariah dengan memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.

"Itu yang menjadi pokok persoalan, produknya banyak kalau ternyata masyarakat tidak mendapatkan harga yang murah, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik dan masyarakat juga tidak mendapatkan pelayanan yang lengkap, ini juga mungkin berpikir dua kali untuk memilih produk syariah," ujar Wimboh dalam sarasehan industri jasa keuangan bertajuk "Peran Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung PEN dan Pemberdayaan UMKM di Sulawesi Selatan" pada Sabtu (1/5).

Wimboh menyebut kondisi ini menjadi tantangan bersama, terlebih jika melihat market share keuangan syariah yang masih di bawah 10 persen. OJK, kata Wimboh, telah membuat peta jalan untuk pengembangan keuangan syariah agar mampu memberikan produk murah, berkualitas baik, dan kemudahan akses. Untuk itu, kata Wimboh, lembaga keuangan syariah juga harus diperkuat.

"Tanpa lembaga yang kuat tidak bisa memberikan produk berbasis teknologi. Kita memberikan quick win harus mempunyai lembaga keuangan syariah yang kuat sehingga lahirlah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merger dari tiga bank milik BUMN," ucap Wimboh.

Wimboh menilai kehadiran BSI menjadi momentum bagi industri keuangan syariah untuk mempunyai produk yang lengkap, harga murah, pelayanan bagus, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Wimboh menyebut BSI tidak akan mematikan industri keuangan syariah yang kecil, melainkan akan merangkul para industri keuangan syariah yang kecil.

"BSI bisa menjadi hub penjualan produk-produk sehingga yang kecil-kecil tidak usah bikin IT sendiri sendiri," kata Wimboh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika