DHAKA - Sebuah kelompok hak asasi Myanmar mengutuk keras upaya perusahaan energi Amerika, Chevron, melobi pemerintah AS agar mencabut sanksi terhadap bisnis minyak dan gas milik junta militer Myanmar.
“Dengan melanjutkan pekerjaannya di Burma, Chevron menawarkan bantuan kepada militer untuk melanjutkan pengangkutan pasukan untuk membunuh dan menahan pengunjuk rasa, peluncuran artileri di wilayah sipil, dan penggunaan jet tempur untuk membom wilayah sipil di Kachin dan Karen negara,” kata Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (BHRN) dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat.
“Sanksi terhadap kepentingan militer, terutama energi, adalah satu-satunya cara komunitas internasional membatasi akses militer ke uang asing.
"Itu juga membatasi kemampuan mereka untuk membeli peralatan militer dan bahan bakar yang mereka andalkan untuk meneror penduduk sipil.”
Di tengah meningkatnya pelanggaran hak asasi di Myanmar, AS, bersama dengan Inggris dan Uni Eropa, menjatuhkan sanksi pada junta militer yang telah menewaskan ratusan orang dalam protes terhadap kudeta 1 Februari.
BHRN yang berbasis di London mengutip sebuah laporan oleh harian Amerika The New York Times yang mengatakan bahwa Chevron telah "melobi anggota kongres dan Departemen Luar Negeri AS agar tidak memberikan sanksi kepada perusahaan yang terikat militer di sektor minyak dan gas karena hal itu akan mengganggu operasi Chevron di negara itu”.
“Sungguh memalukan bahwa Chevron akan menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi keuntungan mereka sendiri sementara warga sipil dibunuh di jalan oleh pasukan keamanan [Myanmar] yang mereka biayai secara langsung,” kata Kyaw Win, direktur eksekutif BHRN.
Dia meminta otoritas AS untuk "mengabaikan sepenuhnya" upaya lobi Chevron dan "memberikan sanksi kepada semua kepentingan bisnis militer Burma, terutama di sektor minyak dan gas."
“Chevron harus segera mempertimbangkan kembali perilakunya dan mengevaluasi kembali prioritas keuntungannya atas kehidupan manusia dan demokrasi,” kata dia.
Kelompok hak asasi menekankan bahwa bisnis apa pun yang membantu militer Myanmar dalam mempertahankan kekuasaan "bertanggung jawab langsung atas kematian warga sipil".
“Semua bisnis yang berinvestasi di Burma harus mengevaluasi kembali posisi etis mereka di negara tersebut dan membangun aliansi dengan gerakan sipil Burma untuk membangun hubungan yang adil dengan negara tersebut setelah militer dipaksa turun,” bunyi pernyataan tersebut.
Dengan akses uang tunai yang sangat terbatas di tengah konflik yang sedang berlangsung, militer Burma tidak dapat berbuat banyak.
"Komunitas internasional memiliki kesempatan meningkatkan tekanan sekarang dan mencegah konflik meningkat secara dramatis dalam beberapa bulan mendatang dengan menunjukkan kepada militer bahwa kudeta mereka tidak berkelanjutan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika