REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Perwakilan dari negara-negara terkaya di dunia akan mengadakan pertemuan tatap muka selama pekan ini untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Pertemuan G7 yang dimulai Senin (3/5) diadakan di London, Inggris.
Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Inggris merupakan negara anggota G7. Perwakilan dari Uni Eropa dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar juga dikabarkan akan hadir.
Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Afrika Selatan dan perwakilan dari ASEAN juga diundang. Pengujian Covid-19 reguler, batas kehadiran, dan tindakan kesehatan lain akan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus di antara mereka yang hadir.
Pada Senin (3/5), Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab akan bertemu dengan Menlu AS Antony Blinken yang tiba di Inggris pada Ahad (2/5) malam waktu setempat. Keduanya akan membahas penarikan pasukan dari Afghanistan, kesepakatan perdagangan pasca-Brexit, program nuklir Iran, dan China.
"Ruang lingkup kerja sama global yang intens, kerja sama internasional dengan mitra Amerika kami dan memang G7 yang lebih luas, yang kita adakan pekan ini tidak pernah lebih besar," ujar Raab kepada Reuters dikutip laman Sky News, Senin.
Salah satu poin dalam agenda G7 adalah bagaimana menangani "propaganda" dan disinformasi Rusia. Menlu Raab mengatakan Inggris menjadi tuan rumah G7 datang bersama dengan mekanisme bantahan cepat untuk melawan informasi yang salah Rusia.
"Sehingga ketika kita melihat kebohongan dan propaganda atau berita palsu ini disebarluaskan, kita dapat, tidak hanya secara individu, tetapi bersatu untuk memberikan bantahan dan terus terang untuk memberikan kebenaran, untuk rakyat negara ini tetapi juga di Rusia atau China atau di seluruh dunia," tutur dia.
Pejabat keamanan di Inggris, AS, dan Eropa menyalahkan Rusia dan China karena menyebarkan disinformasi tentang pemilu dan vaksin Covid-19. Sementara Rusia menyalahkan Barat yang menyebut "histeria anti-Rusia" dan China mengatakan Barat adalah penindas.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan para menteri G7 akan menginvestasikan 10,9 miliar poundsterling dalam pembiayaan pembangunan selama dua tahun ke depan. Dana itu ditujukan untuk membantu perempuan di negara berkembang mengakses pekerjaan, menciptakan bisnis, dan pulih dari dampak virus corona.
Mereka juga diharapkan mengonfirmasi target untuk memasukkan 40 juta lebih anak perempuan ke sekolah, dan 20 juta lebih anak perempuan yang membaca pada usia 10 tahun di negara-negara miskin pada 2026.
Namun langkah-langkah ini akan dilakukan setelah pemerintah memotong bantuan luar negeri dari 0,7 persen dari pendapatan nasional menjadi 0,5 persen, dengan alasan dampak finansial dari pandemi. Pemotongan tersebut telah dikritik oleh sejumlah organisasi, termasuk Dana Kependudukan PBB, yang mengatakan pemotongan 85 persen ke badan kesehatan reproduksi menghancurkan wanita, anak perempuan, dan keluarga mereka.
UNICEF akan memotong pendanaan Inggris sekitar 60 persen, sementara pendanaan untuk proyek air, sanitasi, dan kebersihan di luar negeri akan dipotong lebih dari 80 persen. Laporan lain, oleh Devex, mengatakan pendanaan untuk pemberantasan polio juga akan dipotong hingga 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika