REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Di tengah perlawanan yang sedang berlangsung terhadap junta militer, kelompok pemberontak di Myanmar mengklaim telah menembak jatuh sebuah helikopter militer pada Senin (3/5).
Juru bicara Tentara Independen Kachin, salah satu kelompok pemberontak paling kuat di negara bagian Kachin yang berbatasan dengan China, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa insiden itu terjadi selama serangan udara oleh militer Myanmar, yang juga dikenal sebagai Tatmadaw.
"Tatmadaw melancarkan serangan udara beberapa hari lalu, tetapi aksi hari ini mencakup tiga jet tempur dan satu helikopter. Kami menembak jatuh helikopter itu sekitar pukul 10 pagi hari ini," kata Kolonel Naw Bu, petugas informasi kelompok pemberontak itu.
Dia menolak mengatakan jenis senjata apa yang digunakan untuk menembak jatuh helikopter militer. Naw Bu mengklaim bahwa serangan udara menargetkan bukit Alaw Bun di Kota Moemauk, dekat perbatasan Myanmar-China di Kachin, yang dianggap oleh kedua belah pihak penting secara strategis untuk mendapatkan kekuasaan militer atas daerah sekitarnya.
Seorang mahasiswa kedokteran, yang merupakan penduduk Yangon, tetapi sekarang sedang menunggu pelatihan tempur di negara bagian Kachin, mengaku menyaksikan penembakan helikopter tersebut.
"Helikopter itu terkena rudal portabel FN-6 yang ditembakkan oleh pejuang Kachin. Helikopter itu terbakar di langit dan jatuh di dekat sebuah desa," kata mahasiswa itu kepada Anadolu Agency melalui telepon pada Senin, tanpa menyebut nama.
Pihak militer belum membuat pengumuman apa pun atas insiden tersebut.
Myanmar telah mengalami pergolakan sejak 1 Februari ketika kepala angkatan bersenjata Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dalam kudeta pertama negara itu sejak 1988.
Junta juga menahan Suu Kyi, Myint, dan 3.555 orang lainnya setelah kudeta tersebut, mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilihan umum November tahun lalu, tetapi militer mengatakan kecurangan dalam pemilu telah memaksanya untuk merebut kekuasaan.
Menurut Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), protes pro-demokrasi telah terjadi di kota-kota di seluruh negeri dan telah menewaskan total 765 pengunjuk rasa sejauh ini. PBB dan kelompok hak asasi telah menyatakan keprihatinan atas penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh junta militer terhadap pengunjuk rasa tidak bersenjata.
* Kyaw Ye Lynn berkontribusi pada berita ini dari Yangon, Myanmar
Ikuti Whatsapp Channel Republika