REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah "mengirim sinyal" ke pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, tetapi Washington tidak akan meringankan sanksi tanpa langkah konkret menuju pemilihan umum yang bebas.
Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat senior Gedung Putih kepada Reuters pada Senin (3/5). Komentar tersebut tampaknya ditujukan untuk meredam spekulasi bahwa Presiden Joe Biden mungkin mulai melonggarkan sanksi terhadap Venezuela sebagai tanggapan atas persetujuan Maduro, untuk mengizinkan Program Pangan Dunia (WFP) mulai beroperasi di sana dan untuk pembebasan enam mantan eksekutif perusahaan Citgo yang berbasis di AS menjadi tahanan rumah.
Pemerintahan baru AS masih meninjau sanksi melumpuhkan yang dijatuhkan oleh pendahulu Biden, Donald Trump. Para pembantu Biden telah menjelaskan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk mengendurkan tekanan pada Maduro, yang mereka sebut sebagai seorang diktator.
"Berdasarkan tindakan nyata, kami akan menanggapi (meringankan sanksi), tetapi jika tidak, kami akan terus bekerja dengan mitra internasional untuk meningkatkan tekanan secara multilateral untuk mencapai tujuan pemilihan umum yang bebas dan adil (di Venezuela)," kata pejabat senior AS itu.
Dalam langkah yang secara luas dilihat sebagai suatu tawaran ke Biden, Maduro bulan lalu mencapai kesepakatan dengan WFP untuk memasok makanan kepada 185.000 anak sekolah di negara anggota OPEC yang menderita krisis kemanusiaan itu yang dipicu oleh keruntuhan ekonomi. Pada Jumat (30/4), Venezuela membebaskan enam mantan eksekutif perusahaan Citgo yang disebut "Citgo 6" dari penjara dan menempatkan mereka sebagai tahanan rumah, setelah lebih dari tiga tahun mereka ditangkap atas tuduhan korupsi.
Washington menyambut baik langkah itu tetapi menegaskan kembali tuntutannya untuk pembebasan penuh mereka.
"Kami memantau perkembangan itu dengan sangat cermat. Kami melihat bahwa Maduro mengirimkan sinyal tetapi sekali lagi kami akan bertindak berdasarkan tindakan yang benar-benar konkret," kata pejabat itu.
Pemerintahan Biden telah menegaskan bahwa AS akan terus mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Puluhan negara telah mendukung klaim kemenangan pemilu Guaido setelah terpilihnya kembali Maduro pada 2018 dalam pemungutan suara yang oleh pemerintah negara-negara Barat disebut palsu. Namun, Maduro telah mempertahankan dukungan dari militer serta Rusia, China, dan Kuba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika