REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai transparansi tingkat suku bunga dasar kredit (SBDK) efektif mendorong permintaan masyarakat. Bank sentral mengklaim upaya ini hanya membutuhkan waktu selama dua bulan saja.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan upaya transparansi tingkat SBDK oleh perbankan akan memberikan insentif kepada borrowers, pelaku usaha, maupun korporasi untuk memulai kembali melakukan pinjaman, sehingga dunia usaha bisa segera pulih kembali.
"Hanya dalam waktu dua bulan saja suku bunga dasar kredit perbankan sudah diturunkan, sehingga penurunan suku bunga dasar kredit akan memberikan selisih terhadap suku bunga depositonya yang tadinya besar ke kisaran 10 persen sekarang bertahap turun ke 9 persen," ujarnya saat webinar Akurat.co dengan tema 'Menakar Efektivitas Stimulus Ekonomi dalam Mengungkit Perekonomian Masa Pandemi' Selasa (4/5)
Menurutnya suku bunga dasar kredit jenis konsumsi, KPR maupun yang non KPR, serta korporasi mengalami penurunan pada dua bulan terakhir.
“Artinya ini adalah karena memang dampak daripada kita meminta transparansi SBDK perbankan kepada publik," ucapnya.
Sepanjang 2020 hingga awal 2021 Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin hingga ke level 3,50 persen. Adanya kelonggaran likuiditas dan penurunan BI 7 Days Reverse Repo Rate mendorong rendahnya rata-rata suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) overnight sebesar 3,04 persen dan suku bunga deposito satu bulan juga telah turun sebesar 181 bps ke level 4,27 persen pada Desember 2020.
Namun demikian, penurunan suku bunga kredit masih cenderung terbatas sebesar 83 bps ke level 9,70 persen pada 2020. Lambatnya penurunan suku bunga kredit disebabkan oleh masih tingginya SBDK perbankan.
"Jadi transmisinya sebenarnya berjalan, tetapi memang tidak secepat yang diharapkan. Kemudian Bank Indonesia keluar dengan suatu kebijakan untuk meminta perbankan menyampaikan transparansi atas suku bunga dasar kreditnya. Jadi perbankan melalui laporannya terhadap suku bunga dasar kredit, kemudian Bank Indonesia memberikan informasi kepada publik," ucapnya.
Dody menyebut permintaan SBDK memberikan sentimen positif kepada perbankan untuk menurunkan suku bunga dasar kreditnya, sehingga terlihat bagaimana transmisi suku bunga acuan kepada suku bunga dasar kredit yang mengalami penurunan.
"Kalau kita lihat dari sisi suku bunga selisih, misalnya antara suku bunga dasar kredit dengan policy rate kita sudah turun dengan selisih hanya kisaran 3,9 persen dari sebelumnya kisaran 4,2 persen sampai 4,5 persen," ucapnya.
Sementara Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Enrico Hariantoro menambahkan saat ini sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari tingkat restrukturisasi kredit secara year-on-year (yoy) dan month-to-month (mtm) semakin melandai.
“Hal tersebut menunjukkan sebagian dari debitur yang mendapatkan fasilitas tersebut, semakin membaik kondisinya. Kami tentunya tidak ingin restrukturisasi kredit berlangsung berkepanjangan, karena ini juga tidak sehat. Kita tahu ini adalah obat sementara, stimulus sementara, dan nanti pada saatnya kondisi sudah normal semua akan kembali dengan peraturan yang dikondisikan seperti normal,” ungkapnya.
Dia pun menegaskan otoritas selalu berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui berbagai kebijakan stimulus lanjutan.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut tren pemulihan ekonomi nasional Indonesia sudah mulai membaik. Hal itu seiring dengan proses vaksinasi yang telah dan terus dilakukan pemerintah kepada masyarakat Indonesia.
"Salah satu penyebab utama dari krisis kita saat ini adalah pandemi, dan pandemi inilah sebenarnya yang harus kita tangani dulu. Saya bersyukur pemerintah dalam perjalanan setahun kita itu menghadapi pandemi ini sudah mulai kelihatan trennya," ucapnya.
Bahkan katanya, sekarang pemerintah melakukan upaya yang sangat serius dalam penanganan pandemi, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi.
“Konsumsi masyarakat, menurut dia juga mulai naik berkat upaya pemerintah dalam menyalurkan berbagai stimulus, misalnya stimulus bantuan sosial, bidang kesehatan, korporasi, stimulus untuk bidang fiskal perpajakan hingga stimulus transfer daerah dalam program PEN,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika