Antisipasi Pemudik, 15.212 Personel Gabungan Diterjunkan

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani

Calon penumpang mengantre untuk menjalani tes deteksi COVID-19 dengan metode GeNose C19 di Stasiun Gubeng Surabaya, Jawa Timur
Calon penumpang mengantre untuk menjalani tes deteksi COVID-19 dengan metode GeNose C19 di Stasiun Gubeng Surabaya, Jawa Timur | Foto: Antara/Didik Suhartono

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta mengungkapkan, ada sebanyak 15.212 personel gabungan yang akan diterjunkan untuk mengantisipasi arus mudik ke wilayah setempat. Rinciannya, dari Polda Jatim 1.065 personel, Polres jajaran 9.381 personel, TNI 1.420 personel, serta dari instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, hingga Jasa Raharja sebanyak 3.346 personel.

"Ribuan personel akan di ploting di sembilan titik perbatasan provinsi, 20 titik kabupaten/ kota, dan 45 pintu tol di Jatim mulai 6 hingga 17 Mei 2021," kata Nico saat memimpin Apel Pasukan Ops. Ketupat 2021 di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (5/5).

Nico menegaskan, pengetatan dalam mengantisipasi arus mudik dimaksudkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Apalagi, menjelang Hari Raya Idul Fitri diakuinya ada tren kasus Covid-19 di Indonesia naik sebesar 2,03 persen. Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat.

"Tahun ini, larangan mudik kembali diberlakukan. Berkaca dari peningkatan kasus sebesar 93 persen setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020," ujarnya.

Nico mengakui keinginan masyarakat melaksanakan mudik masih sulit ditahan. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, apabila tidak ada pelarangan maka akan terjadi pergerakan orang yang melakukan perjalanan mencapai 81 juta orang.

Bahkan, setelah diumumkannya larangan mudik, masih terdapat 7 persen atau 17,5 juta orang yang nekad pulang kampung. Maka dari itu, ia meminta jajarannya bersungguh-sungguh mengantisipasi adanya gelombang arus mudik, yang dikhawatirkan bisa kembali meningkatkan penularan Covid-19.

"Operasi ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi," kata dia.

Nico menyatakan, pihaknya akan menindak pelanggar protokol kesehatan dan oknum-oknum yang menimbulkan atau menciptakan klaster baru Covid-19. "Tentunya tetap memprioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengungkapkan, ada 411 personel yang disiagakan di 17 titik perbatasan Kota Surabaya selama diberlakukannya larangan mudik. Pemkot Surabaya juga menyiapkan empat armada di empat titik penyekatan di Kota Surabaya.

"Ada empat armada truk milik Satpol PP di Terminal Osowilangun, Merr, Bundaran Cito, dan Suramadu," kata Febri.

Febri menjelaskan, armada yang disiapkan tersebut untuk mengantisipasi adanya penumpang travel gelap saat larangan mudik diberlakukan. Ketika ditemukan adanya penumpang gelap, maka akan langsung diangkut armada tersebut untuk menjalani karantina di Asrama Haji selama lima hari.

Febri mengatakan, para penumpang travel gelap tersebut akan dikenakan biaya pribadi selama menjalani karantina di Asrama Haji yang besarannya Rp 300 ribu per hari. "Biaya satu orang berapa? Rp 300 ribu per hari selama lima hari," ujar Febri.

Terkait


Puan Minta Pemerintah Konsisten Soal Aturan Pulang Kampung

Kesempatan Mudik Sebelum Aturan Larangan Mudik Diberlakukan

Operasi Ketupat 2021 Libatkan 155.000 Personel

Doni Monardo: Tak Boleh Ada Pejabat Beda Narasi Soal Mudik

Polri Perkuat Penyekatan Cegah Potensi 17 Juta Pemudik

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

[email protected]

Ikuti

× Image
Light Dark