REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Sekitar 80 tentara telah membelot dari Angkatan Udara Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari. Hal ini diungkapkan oleh seorang sersan dan kapten yang bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM) kepada Myanmar Now.
"Mereka telah mencetak nama setiap tentara yang membelot dan menempatkan mereka di komando angkatan udara bersama dengan foto mereka," kata sersan Aung Zay Ya, yang bergabung dengan CDM pada awal April dilansir Myanmar Now, Rabu (5/5).
Aung Zay Ya bertugas di Komando Wilayah Yangon dan sekarang bersembunyi. Dia mengatakan seorang tentara biasanya dinyatakan sebagai pembelot setelah tidak muncul selama 21 hari. Dia memilih membelot karena tidak setuju militer terlibat dalam politik.
“Terus terang, saya tidak suka dari awal,” kata Aung Zay Ya.
"Saya sangat suka melakukan pekerjaan saya. Jika Anda seorang tentara, lakukan pekerjaan tentara. Sangat tidak menyenangkan melihat tentara ini menjadi orang yang sok tahu segalanya yang mengira mereka dapat memperbaiki negara dan menjadi bagian dari politik, saya tidak pernah menyukai mereka," ujar Aung Zay Ya menambahkan.
Pembelotan dimulai pada Maret. Di antara tentara yang membelot dari komando angkatan udara yaitu Tada-U, Namsam, Pathein, Mingaladon, dan Taungu, seorang kapten yang meninggalkan jabatannya pada awal April untuk bergabung dengan CDM. Mereka mengatakan kepada Myanmar Now dengan syarat anonimitas.
"Mereka tidak mengumumkannya sebagai CDM, mereka hanya melarikan diri. Ada sekitar 80," kata Aung Zay Ya.
Seorang tentara dari Komando Angkatan Udara Mingaladon yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan dia telah membelot sebelum kudeta. "Saya tidak tahan. Saya lulusan Institut Teknis Pemerintah. Di angkatan udara, saya dipaksa menyapu lantai dan mengumpulkan sampah," ujarnya.
Selain itu, ada juga pembelot dari komando di Meiktila dan Magwe yang kebanyakan berpangkat rendah. “Tidak ada keadilan di militer, semua prajurit tertindas. Lihat saja perumahan tentara, ada lubang di atapnya," ujar tentara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika