REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah terlibat penyusunan materi, maupun daftar pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan para pegawai yang berada lembaga khusus pemburu koruptor tersebut. KPK mengungkapkan adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT), maupun Intelijen Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD), dalam ujian pengalihan para pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, tim di internalnya bukanlah otoritas pelaksana tes wawasan kebangsaan untuk para pegawainya itu. KPK, kata Firli, hanya sebagai lembaga yang menerima hasil dari ujian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Materi tes wawasan kebangsaan, mohon maaf, itu bukan materi (dari) KPK. Kami (KPK) tidak masuk ke dalam materi (tes wawasan kebangsaan),” kata Firli saat konfensi pers di Gedung KPK, di Jakarta, Rabu (5/5). 

Pernyataan Firli tersebut, menyikapi materi yang dinilai publik konyol dalam tes ujian wawasan kebangsaan para pegawai KPK. Dari sejumlah kesaksian para peserta tes wawasan kebangsaan, materi ujian mencakupi pertanyaan seputar pemahaman keagamaan, dan orientasi seksual. Di antara pertanyaan yang muncul, seperti pemahaman para pegawai KPK tentang organisasi Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) termasuk soal Habib Rizieq Shihab. 

Materi pertanyaan lainnya, juga tentang pilihan, serta doa qunut, sampai pada pemahaman seputar keberadaan Tionghoa. Bahkan, pegawai KPK, juga dihadapkan pada pertanyaan, menyangkut Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Dari hasil tes wawasan kebangsaan tersebut, dikatakan hanya sebanyak 1.274 dari 1.351 pegawai, termasuk penyidik KPK yang lolos dengan status memenuhi syarat. Sementara sebanyak 75 pegawai, dan penyidik KPK lainnya, dinyatakan tak lolos ujian, dengan kategori tak memenuhi syarat menjadi ASN.

Baca juga : Kami Bandingkan Tes di KPK dengan di Buku Soal, Ini Hasilnya