REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkingan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendengar pendapat dan masukan dari parah ahli terkait konsep dan strategi pengembangan blue carbon. Menteri LHK mengatakan, masukan dari para ahli sangay dibutuhkan untuk dapat menjadi sumber ilmiah terhadap suatu kebijakan.
Menteri LHK menilai, Blue Carbon memiliki peran yang penting, dan proses inventarisasi gas rumah kaca (GRK) sudah harus membedakan antara ekosistem Blue Carbon dan ekosistem hutan daratan. Hal itu agar Blue Carbon memilki tempat khusus dan perkiraan penyerapan emisi GRK dan pelaporan emisi GRK akan menjadi lebih akurat pada tingkat nasional.
"Pertemuan ini sangat penting, karena akan menjadi titik tolak langkah awal untuk meningkatkan langkah-langkah kita dalam pencapaian NDC maupun dalam mengatasi emisi karbon," ujar Siti dalam diskusi bertema Executive Brief: State of The Art Blue Carbon di Indonesia yang digelar secara virtual Rabu (5/5).
Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan meminta agar secara bersama-sama dapat merumuskan dan menyepakati kebijakan terkait Blue Carbon di Indonesia dengan ekosistem berupa mangrove, padang lamun dan rawa payau. Menteri Trenggono juga mendorong penelitian-penelitian lebih lanjut terkait Blue Carbon yang dilakukan KLHK, KKP, LIPI dan lembaga penlitian lainnya, untuk dijadikan dasar ilmiah dalam suatu kebijakan.
Dirinya juga mengharapkan ekosistem laut dan pesisir dapat dijaga kelestariannya, agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Kita juga harus melihat bahwa Blue Carbon juga dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menciptakan nilai ekonomi melalui perdagangan carbon. Serta kita harus bersama-sama memastikan bahwa indeks kesehatan laut Indonesia dapat meningkat, saat ini indeks ada di angka 65 atau menempati ranking 137 dari 221 dan ke depan harapannya angka tersebut dapat meningkat hingga 76 pada tahun 2024," jelasnya dalam keterangan tertulis.
Ekosistem Blue Carbon yang didalamnya berupa ekosistem pesisir terutama mangrove, padang lamun dan kawasan rawa payau merupakan ekosistem penyerap serta penyimpan karbon alami dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas kawasan mangrove 3.2 juta hektare (ha) dan luas padang lamun 3 juta ha. Dengan luasan tersebut ekosistem Blue Carbon, Indonesia dapat menyimpan hingga 17 persen dari cadangan Blue Carbon dunia sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi perubahan iklim.
Menteri LHK menegaskan bahwa KLHK akan melanjutkan diskusi bersama para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang sama dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga terkait dalam mengimplementasikan konsep Blue Carbon. Konsep ini harus diketahui secara bersama, demikian juga batasan-batasan dan tantangan yang ada, sehingga masukan para narasumber terkait konsep dan strategi pengembangan Blue Carbon di Indonesia ini sangat penting bagi pengambil keputusan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika