Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Desktop ekonomi detail topline

Edit
IDR 3.500.000
desktop_ekonomi_detail_topline

Pemerintah Berencana Naikkan Tarif PPN pada 2022

Kamis 06 May 2021 09:54 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolandha

Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja online di salah satu situs belanja online di Depok, Jawa Barat, Rabu (29/). Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan.

Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja online di salah satu situs belanja online di Depok, Jawa Barat, Rabu (29/). Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan.

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Saat ini tarif PPN ditarik sebesar 10 persen dan dapat naik maksimal jadi 15 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Adapun langkah ini untuk meningkatkan pendapatan negara.

Desktop ekonomi detail text

Edit
IDR 0
desktop_ekonomi_detail_text

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perluasan basis perpajakan antara lain e-commerce, cukai plastik, dan tarif PPN. “Kami akan melakukan reformasi perpajakan yang sehat, adil, dan kompetitif,” ujarnya saat webinar seperti dikutip Kamis (5/5).

Namun Sri Mulyani tak menjelaskan rinci bahan paparan tersebut. Dia pun tak menyebut berapa kenaikan tarif dari PPN.

Baca Juga

Saat ini tarif PPN sebesar 10 persen. Dalam Undang-Undang PPN yang berlaku saat ini, tarif PPN dapat diturunkan melalui peraturan pemerintah (PP) menjadi paling rendah 5 persen atau dinaikkan paling tinggi menjadi 15 persen.

Kenaikan atau penurunan tarif tersebut juga harus disampaikan pemerintah kepada DPR dalam pembahasan RAPBN. Secara eksplisit, Sri Mulyani menyebut reformasi fiskal pada tahun depan akan lebih spesifik, yakni didukung dengan peningkatan rasio pajak dan perluasan basis pajak.

“Terutama dengan adanya era digital ekonomi dan e-commerce, kita juga akan melaksanakan cukai plastik dan tarif PPN yang akan dibahas di dalam undang-undang ke depan,” ucapnya.

Baca juga : Politikus PDIP Usul Pemerintah Sediakan Rapid Test Siswa

Secara umum, Sri Mulyani memaparkan sejumlah strategi untuk mengejar target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun sampai Rp 1.528,7 triliun pada 2022. Upaya yang tidak kalah penting, lanjut Sri Mulyani, yakni mendorong sistem perpajakan agar sejalan dengan struktur perekonomian nasional.

"Sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian akan makin memberikan kontribusi perpajakan yang lebih seimbang dan tidak tergantung kepada satu atau dua sektor tertentu saja," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

Desktop ekonomi detail berita terkait

Edit
IDR 0
desktop_ekonomi_detail_berita_terkait
 

BERITA LAINNYA

 

Desktop ekonomi detail right 1

Edit
IDR 4.500.000
desktop_ekonomi_detail_right_1
 
 

Desktop ekonomi detail right 2

Edit
IDR 4.000.000
desktop_ekonomi_detail_right_2
 

Desktop ekonomi detail right 3

Edit
IDR 3.500.000
desktop_ekonomi_detail_right_3
 

Desktop ekonomi detail right 3

Edit
IDR 3.500.000
desktop_ekonomi_detail_right_3

Desktop ekonomi detail right 4

Edit
IDR 3.000.000
desktop_ekonomi_detail_right_4

Desktop ekonomi detail bottom Frame

Edit
IDR 6.500.000
desktop_ekonomi_detail_bottom_Frame