Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat agar tak memaksakan diri untuk melakukan mudik menjelang hari raya Idulfitri. Satgas meminta masyarakat agar mematuhi kebijakan ini karena seluruh wilayah perbatasan telah dijaga oleh pihak kepolisian dan masyarakat.
“Pihak kepolisian berhak memerintahkan masyarakat berputar balik, maka dari itu, saya minta agar masyarakat jangan memaksakan diri untuk mencoba mudik,” kata Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/5).
Wiku menegaskan, kebijakan ini diberlakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi penularan Covid-19. Selain peniadaan mudik, pemerintah melalui Kemendagri juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang pelarangan buka puasa bersama pada bulan Ramadhan dan juga kegiatan open house atau halal bi halal pada hari raya Idulfitri nanti.
Aturan ini diterbitkan untuk mencegah terjadinya penularan dan lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Wiku pun meminta agar seluruh pimpinan daerah agar menindaklanjuti Surat Edaran tersebut sehingga kemunculan kasus baru dapat ditekan.
“Melalui surat edaran ini, Mendagri meminta kepada gubernur atau wali kota, bupati untuk melarang kegiatan buka puasa bersama yang melebihi jumlah keluarga inti ditambah 5 orang, dan menginstruksikan kepada seluruh ASN di rumah untuk tidak melaksanakan open house atau halal bi halal dalam rangka hari raya Idulfitri,” jelas dia.
Selain larangan mudik, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, juga meminta pemerintah tak mengabaikan fenomena banyaknya pendatang dari luar negeri yang masih bisa masuk ke Indonesia. Dicky meminta pemerintah segera menutup sementara perjalanan wisata umum dari dalam maupun luar negeri termasuk dari India.
"Situasinya saat ini virus Covid-19 memang semakin menyebar. Untuk mengamankan suatu negara dari virus-virus Covid-19 yang baru harus lakukan penutupan sementara perjalanan ke luar negeri. Ini lebih aman," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (6/5).
Kemudian, ia melanjutkan, pemerintah tidak bisa bergantung dengan adanya karantina selama 14 hari bagi wisatawan yang positif Covid-19. Tentu hal ini sangat berpotensi dan membuat situasi di Indonesia semakin parah.
"Berisiko jika Indonesia masuk membuka jalur wisatawan yang ke luar maupun ke dalam negeri. Lebih aman perjalanan wisata ditutup sementara. Ini tidak bisa diabaikan," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Juru Bicara Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, melaporkan 59 pelaku perjalanan luar negeri asal India di Indonesia terdeteksi positif Covid-19. Sebanyak 49 pelaku perjalanan dari India merupakan WNA India.
"Pada periode 28 Desember 2020 sampai 25 April 2021, kita dapatkan 59 kasus positif dari pelaku perjalanan dari India," katanya dalam pernyataan kepada wartawan secara virtual, Kamis (6/5).
Dari 59 kasus positif tersebut, 49 di antaranya merupakan warga negara asing asal India dan sepuluh warga negara Indonesia. Ke-26 kasus positif tersebut, lanjutnya, di antaranya dideteksi dari para pelaku perjalanan dari India pada 10 hingga 25 April 2021.
"Dari 26 kasus itu, 24 warga negara India dan dua orang warga negara Indonesia," katanya.
Siti Nadia mengatakan 26 kasus positif sudah diambil spesimennya untuk dilakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) atau pengurutan genom untuk diketahui apakah ada potensi mutasi atau varian baru dari SARS-Cov-2 penyebab Covid-19 seperti B117, B1617 dan B1351.
"Pemeriksaan spesimen dilakukan secara sampling untuk kedatangan 28 Desember sampai 10 April 2021. Kita masih tunggu spesimen tadi, baik dari 26 yang positif maupun spesimen yang jadi sampel pada periode sebelumnya," katanya.
