REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir kerap melakukan kunjungan ke berbagai negara. Sebut saja seperti Inggris, Rusia, Jepang, hingga Korea Selatan.
Salah satu tujuan yang dikemukakan adalah untuk memperkuat dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), melalui penjajakan kemungkinan pengadaan dari negara produsen alutsista.
Terutama yang tidak bisa dipenuhi industri pertahanan dalam negeri, maupun melakukan penawaran alutsista yang telah mampu diproduksi industri pertahanan dalam negeri kepada negara lain.
Berbagai kunjungan Prabowo Subianto pun menghasilkan rencana kerja sama strategis, baik yang menyangkut pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan alutsista seperti pesawat tempur, tank dan kapal selam.
Selain itu, juga kerja sama di bidan pendidikan, pelatihan dan latihan militer, maupun berbagai rencana strategis lainnya yang menyangkut peningkatan daya saing dan pemasaran produk industri pertahanan dalam negeri.
Pemerhati Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan kesepakatan kerja dan diplomasi pertahanan tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia.
“Dan akan sangat besar pengaruhnya terhadap kekuatan Indonesia dalam peta geopolitik kawasan Asia Pasifik. Apalagi jika implementasinya dapat berjalan sesuai rencana serta mendapat dukungan yang kuat, terutama dari Presiden dan parlemen,” kata Khairul.
Khairul melihat Kementerian Pertahanan sangat serius memodernisasi kekuatan pertahanan, mempercepat pertumbuhan industri dalam negeri serta mengupayakan pemenuhan kebutuhan alutsista. "Terutama yang belum mampu diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri dan meningkatkan kemampuan para personel militer terutama dalam hal teknologi dan strategi terkini,” katanya.
Namun, Khairul mengingatkan skema-skema kerjasama yang dibahas tetap harus dicermati dengan seksama, terutama yang menyangkut pembiayaan, transfer teknologi maupun peluang kerjasama produksi.
"Mengingat bahwa diplomasi pertahanan merupakan salah satu sarana dalam proses pencapaian kepentingan nasional, maka implementasinya juga harus dapat dilakukan dengan perencanaaan yang tepat dan memiliki akuntabilitas yang baik,” katanya.
Selain itu, sambung dia, diperlukan telaah yang serius terhadap kesesuaian antara kepentingan nasional yang menjadi tujuan diplomasi pertahanan dengan proses yang meliputi kebijakan nasional dan kebijakan luar negeri, serta hasil yang hendak dicapai.
"Kesemua hal di atas harus selaras dengan empat prinsip yang dipegang Menhan Prabowo dalam pembangunan kekuatan pertahanan, yaitu tepat guna, geopolitik dan geostrategis, efisiensi anggaran, serta alih teknologi dan offset,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika