DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Pandemi

Pemerintah diminta berkaca lonjakan kasus Covid-19 di India usai pergerakan massa

Jumat , 07 May 2021, 10:42 WIB
Petugas gabungan memeriksa kendaraan pemudik yang melintasi Jalur Selatan di Pos penyekatan Parakan Honje, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Polri menambah titik posko penyekatan larangan mudik Lebaran sebanyak 381 titik dari sebelumnya 333 lokasi senusantara, sementara untuk wilayah Jabar terdapat sebanyak 158 titik posko penyekatan.
Foto: ADENG BUSTOMI/ANTARA
Petugas gabungan memeriksa kendaraan pemudik yang melintasi Jalur Selatan di Pos penyekatan Parakan Honje, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Polri menambah titik posko penyekatan larangan mudik Lebaran sebanyak 381 titik dari sebelumnya 333 lokasi senusantara, sementara untuk wilayah Jabar terdapat sebanyak 158 titik posko penyekatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah menyiapkan kebijakan penanganan untuk menanggulangi skenario terburuk pandemi Covid-19. Mengingat dalam waktu dekat, akan ada pergerakan massa yang cukup besar jelang dan saat Lebaran.

"Saya minta pemerintah menyiapkan skenario terburuk yang sangat mungkin kita hadapi pasca hari raya Idul Fitri ini," ujar Netty saat menginterupsi rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/5).

Pemerintah diminta berkaca dari lonjakan kasus Covid-19 di India yang terjadi usai adanya pergerakan massa yang besar dan abai protokol kesehatan. Untuk itu, ia meminta agar kebijakan larangan mudik dapat diimplementasikan dengan baik."Tentu saja karena hari ini kita sudah melihat kebijakan atau regulasi pemerintah untuk tidak mudik. Tentu ada beberapa pernyataan ada beberapa sikap pejabat publik yang membuat kebijakan ini diakali dan disiasati," ujar Netty.

Di samping itu, tiga varian virus baru, yakni B.1.1.7 asal Inggris, varian mutasi ganda B.1.617 asal India, dan B.1.351 yang berasal dari Afrika Selatan diketahui sudah masuk ke Indonesia. Pemerintah dan masyarakat diimbau tak meremehkan ketiga virus tersebut.

"Tentu hal ini tidak dapat dipandang remeh dan sebelah mata, karena kita melihat bagaimana situasi yang terjadi sebagaimana kita sebut tsunami pandemi di India," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut keputusan pemerintah atas larangan mudik Lebaran merupakan pilihan yang strategis. "Pilihan untuk larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis, dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini," ujar Doni dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Rabu (5/5).

Doni memaparkan, berkaca dari pengalaman masa libur panjang selama pandemi Covid-19, pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan juga akan diikuti dengan bertambahnya angka kematian. Hal tersebut tampak dari masa libur Lebaran Idul Fitri tahun 2020, kemudian libur panjang pada bulan Agustus, sampai dengan libur Natal dan Tahun Baru. 

Doni memaparkan variasi angka kematian antara 46-75 persen. Demikian juga diikuti dengan kasus aktif Covid-19 dari posisi sekitar 70-116 persen.