REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menilai poros Islam untuk partai-partai berbasis Islam merupakan gagasan yang bagus. Namun menurutnya, hal tersebut akan sulit terealisisasi.
Menurutnya ada tiga alasan kenapa poros Islam sulit terbentuk. Pertama, adanya kontestasi di partai-partai Islam itu sendiri yang membuat koalisi tersebut hanya sebatas wacana.
"Tidak mungkin itu, tergantung dari politiknya, tergantung dari macam-macam lah faktornya. Jadi ini permasalahan pertama yang harus diatasi," ujar Azyumardi dalam sebuah diskusi daring, Jumat (7/5).
Selanjutnya, budaya politik masyarakat Islam di Indonesia tak fokus pada partai tertentu. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, tapi hal tersebut tak menjamin besarnya pendukung partai Islam.
"Kesalehan itu tidak diterjemahkan, tidak diaktualisasikan dalam sikap politik. Walaupun kemudian pengamat asing bilang, 'wah ini semakin banyak orang pakai jilbab maka kemudian partai Islam menang', tidak semudah itu," ujar Azyumardi.
Terakhir, ia menilai bahwa hingga saat ini tidak ada pemimpin Islam atau kalangan santri yang cukup kuat untuk mengkoalisikan partai-partai Islam di Indonesia. Pasalnya, setiap partai pasti akan mencalonkan kadernya.
"Ini jadi masalah, apakah bisa menantang hegemoni ini. Karena dengan hegemoni besar itu jadi sulit bagi partai partai Islam atau santri ini untuk bisa berkiprah lebih leluasa, itu susah," ujar cendikiawan Muslim itu.
Sebelumnya, jajaran pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (14/4). Kedua pihak mengakui membahas Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menuturkan, salah satu yang ada dalam pembahasan antara kedua elite partai adalah kesamaan sebagai partai Islam. Aboe mengatakan, pihaknya menyambut siapapun partai yang ingin bergabung dalam perjuangan rahmatan lil 'alamin.
Ia mengakui perjalanan koalisi menuju 2024 masih sangat panjang. Namun PKS menegaskan terbuka kepada partai manapun yang bisa diajak kerja sama. "Penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau tiga tahun, sangat memungkinkan (poros Islam)," ujar Aboe di DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/4).