REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pasukan asing dan tentara bayaran harus meninggalkan Libya, tetapi pasukan ini tak boleh disamakan dengan pasukan legal yang melatih militer Libya dalam kesepakatan dengan pemerintah yang sah. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis (6/5).

“Ada banyak pasukan asing dan tentara bayaran di Libya. Kami sepakat dengan penarikan mereka,” kata Cavusoglu pada konferensi pers bersama dengan sejawatnya dari Jerman Heiko Maas di Berlin.

Namun, dia menekankan bahwa dukungan pelatihan militer Turki untuk pemerintah Libya yang sah tak dapat disamakan dengan para pasukan dan tentara bayaran ini. Cavusoglu juga mengungkapkan bahwa mendesak Ankara untuk mengakhiri dukungannya kepada pemerintah Libya sebenarnya akan merusak pemerintah yang sah itu.

"Perjanjian antara kedua negara berdaulat melayani kebutuhan penting Libya untuk pelatihan dan konsultasi militer, dan mengakhiri dukungan ini tidak akan menguntungkan Libya," kata Cavusoglu.

Seruan dari pihak ketiga untuk mengakhiri kesepakatan antara kedua negara bukanlah pendekatan yang tepat, tambah dia. Perjanjian kerja sama keamanan 2019 antara Turki dan Libya bertujuan untuk membantu mengakhiri perang saudara di negara Afrika Utara itu.

Cavusoglu juga menekankan bahwa pemerintah Libya yang baru dibentuk harus didukung untuk membantu Libya mempersiapkan pemilu pada akhir tahun ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Libya telah melihat perkembangan positif sejak 5 Februari, ketika pihak-pihak yang bersaingan menyepakati badan eksekutif baru untuk memerintah negara itu menjelang pemilihan nasional pada Desember ini.

Rakyat Libya berharap pemerintahan baru akan mengakhiri perang saudara selama bertahun-tahun yang melanda negara itu sejak penggulingan Muammar Khaddafi pada 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika