REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saling lempar soal keanggotaan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, yang terjaring OTT KPK. PKB menyatakan Novi lebih memilih menjadi kader PDIP, sedangkan PDIP menyatakan Novi merupakan kader PKB.
Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Anik Maslachah enggan mengakui sebagai kader partai. Karena itu, DPW PKB Jatim tidak akan memberikan pendampingan kepada Novi karena bukan kader.
Anik mengaku, Novi Rahman memang sempat berkeinginan menjadi kader PKB. Namun dalam prosesnya, dia mengatakan, Novi Rahman lebih memilih menjadi kader PDIP. Karena itu, a kembali menegaskan yang bersangkutan bukan merupakan kader PKB.
"Memang, dulu berangkat jadi bupati dengan PKB, PDIP, dan Hanura. Dia ingin jadi pengurus PKB. Namun, setelah kita tracing, dia lebih memilih ke partai lain, dalam hal ini ke PDIP,” kata Anik dikonfirmasi, Senin (10/5).
Saat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Nganjuk pada 2018, Novi merupakan seorang pengusaha, dan tidak memiliki latar belakang politikus. Ia kemudian maju dan diusung tiga partai yakni PDIP, PKB, dan Hanura. Novi maju berpasangan dengan kader PDIP, Marhaen Djumadi.
Ketika Novi Rahman memilih PDIP, Anik mengatakan, saat itu, partainya tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. “Tentu PKB menghormatinya karena dia lebih memilih partai lain. Akhirnya, usulan (jadi pengurus PKB) tidak kami akomodir,” ujar Anik.
Namun, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Deni Wicaksono menyatakan, Novi Rahman tidak bergabung dengan PDIP karena PKB sudah mengumumkannya sebagai pengurus DPW PKB. "Waktu itu kami baca beritanya yang sangat luas di media bahwa Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jatim. Oh, ya sudahlah, itu pilihan politik beliau," kata Deni.
Setelah musyawarah wilayah PKB Jatim pada 9 Januari 2021, ia mengatakan, Novi Rahman menjabat wakil ketua DPW PKB Jatim periode 2021-2026. Bahkan, Deni mengatakan, Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah mengumumkan status tersebut.
”Kan sudah mengumumkan sejak Januari 2021 bahwa Pak Novi adalah wakil ketua DPW PKB Jatim. Ketika partai lain sudah memasukkan seseorang itu sebagai pengurus, ya tentu tidak mungkin masuk ke PDI Perjuangan,” ujar dia.
Deni menegaskan yang merupakan kadar PDIP ialah Marhaen Djumadi, yang merupakan wakil bupati Nganjuk. ”Tidak ada KTA atas nama Novi," kata Deni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika