jatimnow.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur diduga terkait suap jual beli jabatan. Salah satu yang terjaring yaitu Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Pada Pilkada Nganjuk 2018, Novi yang berlatar belakang pengusaha berpasangan dengan Marhaen Djumadi sebagai calon wakil bupati. Keduanya yang saat itu diusung PKB, PDI Perjuangan (PDIP) dan Hanura menjadi pemenang.
Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono mengatakan bahwa status kepartaian Novi telah diakui sebagai pengurus DPW PKB Jawa Timur setelah Musyawarah Wilayah PKB Jatim 9 Januari 2021.
"Waktu itu kita baca beritanya yang sangat luas di media bahwa Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jatim. Oh ya sudahlah, itu pilihan politik beliau. Meskipun pada waktu Pilkada Nganjuk 2018, Pak Novi diusung bersama oleh PKB, PDI Perjuangan dan Hanura. Tapi kalau memang Pak Novi memilih PKB dan itu sudah diumumkan resmi oleh Sekretaris PKB Jatim Bu Anik Maslachah, ya monggo," ujar Deni, Senin (10/5/2021).
Baca juga:
- Bersama Bareskrim Polri, KPK OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat
- KPK Sebut OTT Bupati Nganjuk Terkait Jual Beli Jabatan
Deni menyebut, justru Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi lah yang menjadi kader PDIP. Bahkan Marhaen kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jatim. Deni pun menyatakan bahwa PDIP tidak pernah berebut kader dan tidak pernah mengklaim kader.
"PDI Perjuangan tidak pernah menyatakan Pak Novi sebagai kader. Kan PKB sudah mengumumkan sejak Januari 2021 bahwa Pak Novi adalah Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Ketika partai lain sudah memasukkan seseorang itu sebagai pengurus, ya tentu tidak mungkin masuk ke PDI Perjuangan," tambahnya.
Deni juga meminta publik untuk mengecek di laman Wikipedia tentang profil Novi, di mana jelas disebutkan bahwa Novi adalah pengurus DPW PKB Jatim.
"Sudah beredar luas di berita, diumumkan oleh sekretaris DPW PKB Jatim sendiri seusai Muswil PKB Januari 2021. Dan bahkan sudah ada di Wikipedia. Sekarang giliran Pak Novi sedang ada masalah, kok tidak diakui. Jejak digital tidak bisa bohong," ungkap dia.
"Tidak ada KTA atas nama Novi. Yang jadi kader dan pengurus PDI Perjuangan itu Pak Marhaen Djumadi, wakil bupati Nganjuk," sambung Deni.
Pernyataan yang sama disampaikan Wakil ketua DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah. Dia menyebut jika pengurus DPW PKB tidak pernah mencatatkan nama Novi dalam struktur kepartaian di PKB.
"Jadi gini. Aslinya dia pengusaha terus nyalon bupati. Itu diusung bertiga PKB, PDI, Hanura. Saat itu sih Pak Novi sebenarnya berkenan untuk masuk PKB jadi pengurus PKB lah seperti itu. Tapi kemudian kemarin kan pas waktu Muswil kan dia pengen masuk pengurus DPW, kita akomodir lah. Tapi kemudian dia lebih memilih ke PDI," ujar Anik saat dihubungi jatimnow.com, Senin (10/5/2021) siang.
Anik mengaku dirinya memiliki bukti terkait status kepartaian yang dimiliki Novi saat ini. Bahkan status kepartaiannya telah sah disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Nganjuk.
"Ada pernyataannya saat Muscab PDI yang mendeklarasikan diri bahwa Pak Novi adalah kader PDIP, bukan kader partai yang lain," sambungnya.
"Jadi memang ada keinginan masuk PKB kala itu. Tapi karena kemudian dia memilih PDIP, jadi kita hormati pilihannya. Sehingga tidak kita akomodir di struktur DPW. Jadi kita coret," tandas Anik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika