Senin 17 May 2021 11:20 WIB

OKI Minta Majelis Umum PBB Lindungi Rakyat Palestina

Dewan Keamanan PBB dinilai gagal menghentikan agresi di Gaza

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih
Tim penyelamat membawa seorang gadis saat mereka mencari korban di tengah puing-puing di lokasi serangan udara Israel, di Kota Gaza 16 Mei 2021.
Foto: REUTERS/Mohammed Salem
Tim penyelamat membawa seorang gadis saat mereka mencari korban di tengah puing-puing di lokasi serangan udara Israel, di Kota Gaza 16 Mei 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan meminta Majelis Umum PBB untuk melindungi rakyat Palestina. Permintaan ini dilakukan karena Dewan Keamanan PBB telah gagal memikul tanggung jawabnya untuk menghentikan agresi di Gaza.

"Kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi Israel akan membutuhkan pendekatan ke Majelis Umum PBB untuk memikul tanggung jawabnya, termasuk dimulainya kembali proses Sesi Khusus Darurat Kesepuluh untuk menghentikan agresi Israel di Wilayah Pendudukan Palestina," kata pernyataan OKI dilansir Anadolu Agency, Senin (17/5).

Baca Juga

OKI juga mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah melindungi rakyat Palestina. OKI menegaskan sudah waktunya untuk mengambil tindakan serius dan meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran berat yang mereka lakukan.

OKI menegaskan kembali bahwa masjid al-Aqsa adalah garis merah bagi umat Islam. OKI mengatakan keamanan dan stabilitas hanya dapat diwujudkan setelah wilayah Palestina sepenuhnya dibebaskan dari pendudukan Israel. OKI telah menggelar pertemuan luar biasa di tingkat menteri luar negeri atas permintaan Arab Saudi.

Korban meninggal di Gaza melonjak menjadi 188 dalam semalam, termasuk 55 anak-anak, di tengah serangan udara dan artileri Israel yang intensif sejak pertempuran meletus Senin lalu. Sepuluh orang telah meninggal di Israel, termasuk dua anak, dalam ribuan serangan roket oleh Hamas dan kelompok militan lainnya.

Palestina menginginkan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, yang sebelumnya direbut oleh Israel pada 1967. Namun, di bawah proposal perdamaian yang diinisiasi oleh Trump, Washington mengakui permukiman Yahudi di wilayah pendudukan sebagai bagian dari Israel.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement