REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategi Studies (ISESS) Khairul Fahmi upaya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus didukung. Menurutnya, kebutuhan alutsista di Tanah Air mendesak. Terutama melihat kondisi alutsista yang dimiliki Indonesia saat ini.
Khairul menuturkan, secara kekuatan, alutsista yang dimiliki Indonesia memang cukup tangguh jika dibandingkan dengan negara tetangga. Namun, dari sisi kemampuan menangkal ancaman dari luar, Indonesia belum mencapai kekuatan yang ideal. Khairul menilai langkah Menhan yang gencar mengunjungi negara sahabat menjadi usaha mendapatkan alutsista untuk memperkuat pertahanan nasional.
“Harapannya, usaha Menhan Prabowo ini membuahkan hasil. Ada peningkatan kerja sama militer RI dengan negara-negara sahabat,” tutur Khairul dalam keterangan yang dterima Republika.co.id, Senin (18/5).
Ia menambahkan, Menhan Prabowo masih terkendala dengan besaran anggaran untuk belanja alutsista ini. Pagu anggaran untuk Kementerian Pertahanan di APBN memang sekitar Rp 136,99 trilun. Namun, anggaran untuk pengadaan alutsista hanya sekitar Rp 9,3 triliun. Anggaran tersebut dibagi dalam tiga matra TNI, yakni, TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL sebesar Rp 3,75 triliun, dan TNI AU dengan anggaran Rp 1,19 triliun.
Khairul mengatakan, dengan kondisi anggaran pertahanan ini, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara Singapura yang hanya berpenduduk sekitar 5,9 juta jiwa. Singapura saat ini memiliki 72.500 personel militer aktif, 312.500 personel cadangan, dan anggaran militer sekitar Rp 162,7 triliun.
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui anggaran Kementerian Pertahanan secara akumulatif memang lebih besar dibanding kementerian lain. Namun, anggaran sebanyak itu masih harus dibagi untuk lima unit organisasi, yakni Kemenhan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Lalut, dan Udara.
"Jadi dari total anggaran 2021 kurang lebih Rp 136 triliun itu terbagi ke lima unit organisasi tersebut. Lebih dari 44 persennya sudah digunakan untuk belanja rutin prajurit dan pegawai," kata Dahnil dalam keterangan tertulis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika