Sejumlah daerah sudah bersiap mengantisipasi munculnya klaster Lebaran. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, meminta warganya mewaspadai risiko penularan Covid-19 di lingkungan keluarga setelah libur Lebaran. "Pokoknya semua waspada. Yang paling diwaspadai adalah klaster keluarga, piknik, dan silaturahmi ke tempat saudara," katanya di Solo, Selasa.
"Saya bilang dari awal, saya menyarankan yang namanya halal bihalal, silaturahmi, ditunda dulu, dilakukan secara online (daring) dulu," katanya.
Wali Kota juga meminta Dinas Kesehatan mengecek risiko penularan Covid-19 di wilayah Kota Surakarta. "Di Solo kan zona hijau banyak sekali, pastikan benar-benar zona hijau," katanya.
Dinas Kesehatan Kota Surakarta, ia mengatakan, harus memperbanyak kegiatan pemeriksaan Covid-19 untuk mengetahui secara pasti tingkat risiko penularan virus corona di setiap bagian kota. "Tempat keramaian kan dilakukan testing juga, Alhamdulillah dari random testing hasilnya negatif semua. Harapannya tidak ada lonjakan," katanya.
"Kemarin (klaster buka bersama) di Sumber itu kecolongan. Jadi mohon kepada warga agar ditahan dulu halal bihalal dan silaturahminya, jangan sampai ada penambahan," ia menambahkan.
Guna mencegah peningkatan kasus penularan Covid-19, Pemerintah Kota Surakarta juga berupaya mempercepat penyelesaian pelaksanaan vaksinasi pada kelompok warga lanjut usia. "Kami permudah prosesnya, ada 17 puskesmas yang kami tunjuk agar lansia bisa vaksin di situ. Tidak perlu daftar, cukup bawa KTP, usia di atas 60 tahun langsung bisa vaksin," kata Gibran.
Pemerintah kota juga menyiapkan rumah sakit hingga kantor kelurahan sebagai tempat pelayanan vaksinasi. Dinas Perhubungan Kota Surakarta pun akan mengerahkan petugas dan kendaraan untuk menjemput warga lanjut usia yang akan menjalani vaksinasi.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga meminta masyarakat mewaspadai klaster keluarga pascalibur Lebaran. "Saya ingatkan kembali, warga penting mewaspadai munculnya klaster keluarga," kata Ganjar, di Semarang, Senin (17/5).
Ia mengatakan, semua prosedur untuk menekan penyebaran Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Seperti rapid test antigen saat arus balik serta menyiagakan SDM, tempat isolasi dan rumah sakit untuk 14 hari ke depan.
Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi penularan virus Covid-19 sebagai antisipasi dampak adanya peningkatan mobilitas serta pergerakan orang antar daerah, berkaitan dengan tradisi mudik pada Lebaran tahun ini.
Gubernur juga mengakui, sekarang ini penularan Covid-19 yang jamak muncul di Jawa Tengah adalah dari klaster keluarga. Untuk itu masyarakat harus siaga dan waspada bahkan di lingkungan keluarganya sendiri.
"Jangan pernah menyepelekan dan persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama, agar tetap menjaga prokes karena potensi penambahan kasus baru masih tegap ada, setelah momentum Lebaran," jelasnya saat menggelar halal bihalal virtual lingkungan Pemprov Jawa Tengah bersama Forkopimda.
Di sisi lain, gubernur juga tidak membantah adanya temuan warga positif Covid-19 saat arus mudik, meskipun jumlah pastinya belum diketahui. Karena masih menunggu hasil evaluasi secara keseluruhan terkait mudik pada Lebaran kali ini.
Untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus Covid-19 pascaLebaran, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini juga sudah meminta kepada seluruh bupati/ wali kota agar meningkatkan kewaspadaan. Begitu juga dengan penyiapan tempat isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi dan ICU di rumah sakit.
"Tempat isolasi dan rumah sakit saya minta untuk disiagakan paling tidak selama 14 hari ke depan berikut SDM-nya juha disiapkan, agar kita semua sudah siap kalau ada peningkatan kaus setelah momentum Lebaran," ujarnya.
Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta melakukan skrining kepada warga yang baru melaksanakan mudik merupakan salah satu cara untuk mendeteksi potensi penularan Covid-19. Anies menegaskan, kebijakan itu bukan berarti melarang orang masuk ke Jakarta.
Anies menyatakan, antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca-Lebaran masih akan terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan skrining terhadap warga hingga ke tingkat RT/ RW.
"Saya menggarisbawahi, kebijakan Jakarta tidak pernah melarang orang masuk Jakarta, tetapi ini melakukan skrining untuk mendeteksi agar warga Jakarta yang tidak bepergian, menaati anjuran, mereka terlindungi," kata Anies di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/5).
Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta beserta jajaran akan melakukan skrining terhadap para pemudik yang memasuki Jakarta. Skrining tersebut dilakukan dengan dua lapis, yakni lapis pertama di pintu masuk menuju Jakarta dan lapis kedua di lingkup komunitas warga.
Anies mengatakan, Gugus Tugas RT/RW berkoordinasi dengan jajaran camat, lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa akan bersama-sama melakukan pendataan atas warga yang masuk ke wilayah itu. "Jadi ketua RT, Ketua RW, gugus tugasnya akan melakukan monitoring sehingga seluruh warga yang datang akan dilakukan pemantauan, dicek kondisinya, dipastikan bahwa yang bersangkutan sehat, yang bersangkutan tidak bergejala. Dan, akan dilakukan rapid test antigen," kata Anies.
