REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputri, Dadang Kurnia
Temuan mutasi virus corona di Indonesia terus meluas. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyampaikan, berdasarkan data GISAID, diketahui bahwa varian mutasi Covid-19 tipe B117 asal Inggris sudah tersebar di tujuh provinsi.
"Varian B117 sudah ditemukan sebanyak lima varian di DKI Jakarta, dua varian di Jabar, Sumut, Bali, Kalsel, dan Kaltara. Di mana salah satunya sudah sembuh," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (18/5).
Basis data GISAID juga merangkum bahwa telah ditemukan satu varian B1351 asal Afrika Selatan di Bali. Pasien tersebut diketahui telah meninggal dunia.
Sementara untuk mutasi tipe B1617 asal India, Wiku mengungkapkan saat ini telah ditemukan 10 orang yang membawa varian tersebut. Rinciannya, tiga orang di DKI Jakarta, empat orang di Sumatra Selatan, dan tiga orang di Kalimantan Tengah.
Poin yang perlu dipahami masyarakat, kata Wiku, bahwa rincian temuan kasus mutasi di atas tidak secara pasti menggambarkan situasi penyebaran mutasi. Data yang dirilis hanyalah spesimen yang berhasil ditelusuri pemerintah.
"Temuan kasus positif dengan varian tertentu di suatu daerah tidak berarti kasus tersebut hanya ada di tempat tersebut. Namun, pemerintah memastikan apa pun varian yang ditemukan akan ditangani dengan cepat," kata Wiku.
Kendati begitu, Wiku menjamin bahwa langkah tracing selalu dilakukan segera setelah kasus positif ditemukan. Hal ini dilakukan demu mencegah penularan yang lebih luas.
Wiku menambahkan, sampel yang diuji dalam whole genome sequencing (WGS) adalah sampel dari pasien yang menimbulkan gejala tidak umum dan ditemukan pada mayoritas pasien Covid-19. Sampel ini, kata dia, lantas ditindaklanjuti pada pengujian sampel khusus. Indonesia telah memiliki 19 institusi yang memiliki laboratorium dengan kapasitas sequencing yang memadai dan aktif memasukkan data ke GISAID.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah agar tidak kendur dalam menjalankan 3T, terutama tracing alias penelusuran kontak erat pasien Covid-19. Pernyataan presiden ini merespons meluasnya temuan kasus mutasi virus corona di Indonesia. Jokowi pun mengakui bahwa kelamahan pengendalian Covid-19 di Indonesia adalah urusan tracing.
"Jadi, kalau ada satu orang yang positif dan itu harus dilacak betul dia kontak dengan orang lain lebih dari 15 menit dan jarak minimalnya kurang lebih satu meter, berapa orang itu yang harus segera dicek betul, diisolasi, dikarantina," ujar Jokowi dalam pengarahannya kepada kepala daerah seluruh Indonesia, Selasa (18/5).
Presiden dalam kesempatan yang sama turut meminta kepala daerah agar menekan angka bed occupancy rate (BOR) di berbagai rumah sakit di daerah. Ia menargetkan, pemerintah daerah dapat menekan angka BOR hingga di bawah 50 persen.
Saat ini, angka keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit secara nasional tercatat sebesar 29 persen. “Rasio keterisian tempat tidur yang ada di rumah sakit secara nasional sekarang ini kita di posisi yang baik, yaitu 29 persen. Tapi, ada beberapa provinsi yang di atas 29 persen dan ada yang masih di atas 50 persen,” ujar Jokowi.
Presiden kemudian menyoroti tiga provinsi yang memiliki angka BOR yang tinggi. Yakni, di Sumatra Utara yang mencatatkan hingga 56 persen, Kepulauan Riau mencapai 53 persen, dan Riau sebesar 52 persen. “Kalau yang masuk ke rumah sakit banyak, artinya memang harus hati-hati, super hati-hati,” kata dia menambahkan.
Ia melanjutkan, saat ini angka BOR di tingkat nasional sudah mulai menurun hingga pada posisi 29 persen. Sebelumnya, angka BOR nasional bahkan pernah mencapai lebih dari 80 persen. Pada September 2020, rumah sakit darurat Wisma Atlet bahkan pernah mencatatkan angka BOR di atas 90 persen.
“Saya ingat betul dan saya takut betul, sudah di atas 90 persen artinya dua minggu ke depan tidak bisa turun sudah penuh, dan bisa kolaps rumah sakit kalau sudah di atas angka itu,” kata Jokowi menjelaskan.
Namun, saat ini kondisi keterisian tempat tidur di Wisma Atlet semakin menurun, bahkan mencapai 15,5 persen. Karena itu, Presiden meminta kepala daerah serta Pangdam dan Kapolda agar selalu memantau perkembangan kasus di tiap-tiap daerahnya.
“Kalau obatnya kurang berarti telepon Menkes untuk dikirim obat apa. Kalau vaksin masih punya kemampuan untuk disuntikkan terutama bagi lansia, vaksinnya tidak ada, telepon Menteri Kesehatan,” kata Presiden.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan tren kenaikan mobilitas penduduk di sejumlah tempat wisata pada periode libur Lebaran. Kenaikannya bahkan mencapai 38-100,8 persen. Ia pun meminta pemerintah daerah agar mewaspadai kenaikan kasus dampak dari kenaikan mobilitas penduduk.
“Hati-hati dua minggu ke depan ini, semuanya harus hati-hati karena ada kenaikan ini artinya mobilitas indeksnya naik 38 sampai 100,8 persen,” ucap dia.