REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI -- Lebih dari 10 ribu kendaraan bermotor yang hendak masuk ke kawasan wisata Pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diputar balik karena melanggar aturan mudik lebaran dan upaya mencegah penyebaran COVID-19 di objek wisata.
"Kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang hendak memasuki kawasan objek wisata Pantai Palabuhanratu yang diperiksa di Pos Penyekatan Simpangtiga Gunung butak, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu mencapai 28.471 unit dari jumlah tersebut yang diputar balik mencapai 10.370 unit baik itu kendaraan roda dua maupun empat," kata Kasat Lantas Polres Sukabumi Riki Fahmi Mubarok di Sukabumi, Rabu (19/5).
Ribuan kendaraan yang diputar balik merupakan hasil dari penyekatan selama Operasi Ketupat Lodaya 2021 yang dilaksanakan dari 22 April hingga 17 Mei. Namun demikian, meskipun Operasi Ketupat Lodaya sudah berakhir, tapi penyekatan kendaraan yang hendak masuk ke lokasi wisata tetap dilaksanakan hingga Mei.
Dari hasil pemeriksaan petugas gabungan, kendaraan yang harus putar bali tersebut berasal dari luar daerah Sukabumi dan kendaraan wisatawan yang tidak menerapkan prokes. Kemudian, kendaraan yang hendak masuk saat pemberlakuan penutupan kawasan wisata saat libur Idul Fitri 1442 H.
Menurutnya, penyekatan tersebut antisipasi membludaknya kembali wisatawan yang datang ke objek wisata Pantai Palabuhanratu dan sekitarnya serta sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di kawasan wisata.
Selain itu, pihaknya pun saat ini fokus memantau arus balik untuk mengantisipasi terjadinya tersendatnya arus lalu lintas baik yang keluar maupun masuk sekitar objek wisata Palabuhanratu. "Kegiatan penyekatan masih berlanjut sampai 24 Mei 2021 dengan fokus pantauan arus balik," tambahnya.
Sementara itu, Kanit Laka polres Sukabumi Iptu Nandang Herawan mengatakan selama Operasi Ketupat Lodaya 2021 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukumnya sebanyak sembilan kasus yang mayoritas korbannya pengendara maupun penumpang sepeda motor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika