REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan sejumlah langkah. Misalnya saat ini, Kemenhub sedang merencanakan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pada tiga kota percontohan di Indonesia. Kota tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.
“Kendaraan listrik juga bisa menjadi preferensi bagi Indonesia menjadi negara pengekspor kendaraan listrik, dan kita punya Pelabuhan Patimban yang sangat terbuka untuk dilakukan pengembangan industri mobil listrik. Karena memiliki car terminal yang memang diprioritaskan untuk melakukan ekspor ataupun antarkota,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan di Jakarta, Rabu (19/5).
Budi mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Indonesia. Beberapa di antaranya menerbitkan beberapa regulasi dan menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional Kemenhub.
Selain itu, Budi mengatakan Kemenhub juga mendorong angkutan umum seperti Transjakarta, Damri, dan angkutan bandara untuk menggunakan bus dengan tenaga listrik. Begitu juga dengan mendorong penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di beberapa kota.
Saat ini, Kemenhub sedang menyusun peta jalan untuk mendukung percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada transportasi jalan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.
“Peta jalan ini telah kami koordinasikan dengan Kemenko Maritim dan Investasi. Minggu depan akan kita presentasikan dalam satu diskusi yang lebih detail, sehingga bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi stakeholder terkait," kata Budi.
Budi mengharapkan dukungan dari stakeholder terkait untuk bersama menjadikan kendaraan listrik sebagai kebutuhan massal di Indonesia. Dia memastikan sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk menyediakan tempat pengisian di simpul-simpul transportasi yaitu di stasiun kereta api di Jakarta.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang juga selaku Ketua Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia mengatakan semua pihak harus yakin bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang cepat dan bijak dalam program KBLBB. Khususnya, dalam memutuskan bagaimana pembangunan kendaraan listrik harus segera terwujud dengan baik.
"Karena ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia atas protocoll Paris untuk mereduksi gas CO2 dan polusi dengan penggunaan bus listrik, mobil atau motor listrik, dan sepeda listrik,” kata Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika