REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Daerah Papua Dance Flassy mengatakan, dana otonomi khusus (otsus) tak seluruhnya dirasakan oleh masyarakat Papua. Ditanya ihwal masalah tersebut masih terjadi, ia justru mendorong dilaksanakannya pemekaran.

"Mungkin salah satu kendalanya itu pemekaran yang harus kita fokus, sehingga memperpendek pelayanan pemerintah, ekonomi masyarakat, ekonomi transportasi daerah," ujar Dance dalam sebuah audiensi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/5).

Ditanya soal apakah tak dirasa masyarakat itu terkait dugaan adanya korupsi dana Otsus Papua, ia mengatakan, hal tersebut dapat menjadi diskusi yang panjang. Namun ia memastikan, pemerintah daerah Papua akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat.

"Kami menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah, tetapi semua akan kembali kepada proses yang sebenarnya," ujar Dance.

Namun, ia berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dapat meningkatkan jumlah dananya. Bahkan ia mengusulkan pembahasannya dipercepat.

"Harus dipercepat oleh tim revisi UU 21, karena porsi itu ditentukan oleh UU, dinaikkan sekian persen," ujar Dance.

Di samping itu, ia mendukung pembentukan badan independen diusulkan masuk dalam revisi UU Otonomi Otsus Papua. Badan ini nantinya bertugas mengawasi implementasi Otsus Papua, termasuk penggunaan dananya.

"Ini perlu, lembaga independen yang takut Tuhan harus ada dalam revisi UU ini, yang takut Tuhan," ujar Dance.

Ikuti Whatsapp Channel Republika