REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku ketua harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin rapat pleno KKIP tahun 2021 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat pada Kamis (20/5). Rapat tersebut memiliki agenda pembahasan tindak lanjut direktif Presiden Jokowi selaku ketua KKIP dalam sidang KKIP di Istana Bogor pada 13 April 2021.
Hadir dalam rapat tersebut, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir selaku wakil ketua harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku anggota KKIP, dan Wakil Menhan Letjen M Herindra sebagai sekretaris KKIP, serta Ketua Tim Pelaksana Katimlak KKIP Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo.
Hadir pula anggota KKIP, antara lain Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier mewakili mendikbud ristek; Sekjen Kemenkominfo Mira Tayyiba mewakili menkominfo; Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili menkeu; Asrenum Panglima TNI Laksda Heru Kusnanto mewakili panglima TNI; serta Aslog Kapolri Irjen Firman Shantyabudi mewakili kapolri.
Menhan Prabowo dalam sambutannya mengatakan, untuk menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri, harus ada kesinambungan dalam pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam). "Untuk menuju kemandirian diperlukan penguasaan teknologi, untuk itu perlunya peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli-ahli di bidang elektronika," kata Prabowo dalam siaran pers.
Dia pun menyinggung paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Setiap belanja pertahanan, sambung dia, harus dijadikan sebagai investasi pertahanan.
Anggaran pertahanan, menurut Prabowo, harus dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional. Karena itu, dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri harus mensyaratkan memuat imbal dagang, kandungan lokal, offset, dan transfer teknologi.
"Ini dengan strategi kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri. Itu kebijakan yang sudah keluarkan sebagai Menhan adalah semua procurement atau akuisisi alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia," kata Prabowo.
Untuk menuju kemandian di bidang industri pertahanan, Prabowo menegaskan, perlunya suatu rencana strategis (renstra) jangka panjang. Sehingga dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yakni adanya suatu perencanaan suatu masterplan yang berjangka panjang.
