Jumat 21 May 2021 12:44 WIB

Lolos Safeguard, RI Berpeluang Ekspor Baja ke Kawasan Teluk

Produk baja Indonesia tidak mendapatkan pengenaan safeguard ke dalam wilayah Teluk.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Ilustrasi Seorang pekerja mengecek baja lembaran di pabrik Hot Strip Mill PT Krakatau Steel. Peluang ekspor produk baja Indonesia di kawasan teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) semakin besar.
Foto: Antara/Muhammad Iqbal
Ilustrasi Seorang pekerja mengecek baja lembaran di pabrik Hot Strip Mill PT Krakatau Steel. Peluang ekspor produk baja Indonesia di kawasan teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) semakin besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peluang ekspor produk baja Indonesia di kawasan teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) semakin besar. Hal ini ditandai dengan lolosnya produk baja Indonesia dari pengenaan safeguard atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Adapun negara- negara yang tergabung dalam GCC antara lain Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Oman. Hasil laporan akhir penyelidikan Bureau of Technical Secretariat for Anti Injurious Practices in International Trade, otoritas penyelidik trade remedies GCC yang disirkulasikan pada Kamis (6/5), menyebutkan, produk baja asal Indonesia tidak mendapatkan pengenaan safeguard ke dalam wilayah GCC.

Baca Juga

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, dengan lolosnya Indonesia dari pengenaan BMTP ini memberi peluang bagi eksportir baja Indonesia untuk meningkatkan ekspornya ke negara-negara teluk. “Pemerintah menyambut baik keputusan untuk mengecualikan produk baja Indonesia dari Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Hal ini memperbesar peluang bagi baja Indonesia untuk memasuki pasar kawasan teluk,” kata Lutfi dalam keterangan resminya diterima Republika.co.id, Jumat (21/5).

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menyampaikan, pemerintah dan pelaku usaha selalu bekerja keras untuk menanggulangi setiap potensi yang menghambat akses pasar ekspor Indonesia.