Hasil PSU Kembali Digugat, Pilkada 2020 tak Kunjung Usai

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika

Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 belum usai hingga pertengahan 2021 ini. Pasalnya, hasil pilkada digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan melahirkan putusan yang memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) maupun penghitungan surat suara ulang (PSSU) di sejumlah daerah.

Baca Juga

Saat KPU sudah menyelengarakan PSU hasilnya kembali digugat. Pada Jumat (21/5), MK menggelar pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti terhadap tujuh permohonan sengketa hasil PSU (enam daerah) dan PSSU (satu daerah).

"Kami akan melaporkan hasil sidang pendahuluan ini kepada rapat permusyawaratan hakim yang akan kami tentukan jadwalnya kemudian," ujar hakim konstitusi Saldi Isra sebelum menutup persidangan, Jumat (21/5).

Saldi mengatakan, jadwal sidang berikutnya akan diumumkan setelah rapat permusyawaratan hakim yang memutus atau menetapkan perkara berlanjut ke proses selanjutnya atau tidak. MK meminta para pihak menunggu informasi atau panggilan untuk hadir di sidang selanjutnya.

Sebelumnya, MK memerintahkan 16 KPU daerah melaksanakan PSU dan satu daerah (Kabupaten Sekadau) menggelar PSSU dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2020. Hingga 5 Mei 2021, sudah 12 daerah yang melaksanakan putusan MK tersebut, terakhir adalah PSU pilbup Yalimo.

Dikutip laman resmi MK, permohonan perselisihan hasil pilbup Yalimo sudah diajukan oleh pasangan calon Lakius Peyon-Nahum Mabel per 17 Mei. Sedangkan lima daerah lainnya masih dalam tahapan pilkada sehingga belum melaksanakan PSU, antara lain pemilihan gubernur (pilgub) Jambi (27 Mei 2021), pilgub Kalimantan Selatan (9 Juni 2021), pemilihan bupati (pilbup) Boven Digoel (7 Juli 2021), pilbup Sabu Raijua (7 Juli 2021), dan pilbup Nabire (14 Juli 2021).

Hasil PSU dari lima daerah tersebut juga berpotensi digugat kembali ke MK. Untuk PSU Sabu Raijua dan Boven Digoel dilaksanakan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) se-kabupaten karena satu pasangan calonnya didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada 2020. Dengan demikian, warga di daerah-daerah tersebut belum memiliki kepala daerah baru.