REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 374,9 triliun per April 2021. Adapun realisasi ini minus 0,46 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hingga April 2021 masih mengalami kontraksi. Meski begitu, realisasi tersebut mulai membaik dibandingkan posisi Maret 2021 minus 5,6 persen (yoy) dan dibandingkan April 2020 yang minus tiga persen (yoy).

"Dibanding tahun lalu, pertumbuhan ini sudah lebih baik karena tahun lalu hingga April, pertumbuhan penerimaan pajak kontraksinya minus tiga persen," ujarnya saat Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP secara daring, Senin (24/5).

Realisasi penerimaan pajak selama empat bulan pertama tahun ini baru sebesar 30,94 persen dari target dalam APBN 2021 senilai Rp 1.229,6 triliun. Menurut bendahara negara itu, kontraksi penerimaan pajak masih terdampak pandemi Covid-19, meskipun sudah mulai pulih.

“Tren penerimaan pajak hingga April 2021 semakin menunjukkan perubahan arah, beberapa jenis pajak juga dinilai telah mengalami pemulihan,” ungkapnya.

Menurutnya realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan tumbuh 31,1 persen (yoy). Meski pertumbuhannya cukup tinggi, Sri Mulyani tetap meminta Ditjen Pajak dapat menyelesaikan persoalan pajak perusahaan tersebut.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) masih mengalami masih mengalami kontraksi secara neto, walaupun secara bruto tumbuh 6,4 (persen). Menurut Sri Mulyani data itu menunjukkan dasar transaksi atau underlying transaction PPN dalam negeri sudah semakin baik.

“Setelah semua jenis pajak membaik, diharapkan pemulihan juga segera terjadi pada semua sektor usaha. Tantangan kita (agar) semua region atau sektor pulih. Namun ada yang pulih cukup nyata," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika