REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyampaikan sulit menerapkan karantina penuh dengan menutup semua sektor seperti diberlakukan negaranya tahun lalu karena ada risiko keruntuhan ekonomi.
"Kami bisa menutup semuanya (full lockdown) dan duduk diam, pabrik tutup dan semua orang tetap di rumah dan itu menjamin keamanan. Mudah bagi pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk mengatur hidup kita. Namun dampak ekonominya bisa sangat buruk. Ini sama seperti pada pemberlakuan MCO (Movement Control Order) pertama kali tahun lalu,” ujar Muhyiddin saat melakukan wawancara dengan Bernama TV pada Ahad malam (23/5).
Muhyiddin mencatat bahwa ekonomi hampir runtuh saat itu dengan kerugian negara mencapai RM 2,4 miliar (Rp 8,4 triliun) per hari. Sementara, Pemerintah memberikan bantuan ekonomi senilai RM 340 miliar (Rp 117 triliun).
"Jika kami perlu melakukannya lagi (dan memberikan bantuan ekonomi), kami membutuhkan lebih banyak uang. RM340 miliar tidak akan cukup karena dampaknya lebih buruk. Saya perlu menyisihkan setengah triliun. Tapi apakah kita punya setengah triliun?" kata Muhyiddin.
Untuk itu, Muhyiddin meminta orang-orang mengerti soal ini karena Malaysia sulit untuk kembali ke pola MCO atau karantina penuh. Dia mendesak masyarakat untuk melakukan penguncian diri atau self-lockdown untuk mencegah lonjakan infeksi Covid-19 secara tiba-tiba, dengan kasus saat ini melebihi 6.000 setiap hari.
Dia juga berpesan kepada setiap orang untuk mengingatkan orang lain untuk melakukan hal yang sama karena upaya apapun yang dilakukan oleh Pemerintah tidak akan efektif jika masyarakat tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.
“Beberapa terus bertanya mengapa tidak menerapkan kuncian total? Lakukan penguncian Anda sendiri, tetap di rumah dan beri tahu orang lain untuk melakukan hal yang sama,” kata Muhyddin.
Sebelumnya, Malaysia mencatat kenaikan kasus melebihi 6.000 dalam empat hari terakhir. Peningkatan ini merupakan rekor sejak kasus pertama kali menembus 5.000 Januari 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika