Senin 24 May 2021 19:43 WIB

Tangani Laporan TWK KPK, Komnas HAM Minta Atensi Presiden

Komnas HAM berharap Presiden memberi atensi terkait laporan soal TWK pegawai KPK

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kanan) berjalan dengan sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada awak media usai audiensi di Kantor Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK.
Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kanan) berjalan dengan sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada awak media usai audiensi di Kantor Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta atensi Presiden Joko Widodo terkait pengaduan nasib 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan akibat tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan tes wawasan kebangsaan (TWK). Saat ini, Komnas HAM  telah membentuk tim pemantauan dan penyelidikan untuk menindaklanjuti aduan dari para pegawai KPK tersebut. 

"Saya juga atensi ke Presiden agar memerintahkan semua pihak termasuk Menterinya ketika dimintai keterangan terkait kasus ini oleh Komnas HAM agar mau kooperatif, " kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Senin (24/5). 

Baca Juga

Anam mengatakan, peristiwa penonaktifan 75 pegawai KPK ini penting dibahas guna mewujudkan negara bebas dari korupsi. Penyelesaian kasus ini pun akan menjadi tolak ukur  ke depan bangsa terkait pemberantasan korupsi. 

"Apakah nantinya akan jadi negara yang lebih baik atau jadi negara yang makin lama soal korupsinya. Makanya kami meminta Presiden memberikan atensi, minimal meminta semua pihak di bawah beliau agar transaparan, " ujar Anam. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement