REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nizam menanggapi para guru besar yang resah dengan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. Pada prinsipnya, Kemendikbudristek menghargai pemikiran para Guru Besar.  

Hal itu dianggap sebagai tanggung jawab intelektual dan moral dari para Guru Besar. "Dikti mengapresiasi setiap masukan dan pemikiran dari para akademisi untuk pemerintah," kata Nizam kepada Republika, Selasa (25/5).

Nizam menyampaikan, buah pemikiran Guru Besar pastinya mengandung manfaat. Ia setuju, bahwa masukan dari guru besar semestinya menjadi pijakan para pemangku kebijakan.

"Tentunya kajian-kajian tersebut akan memperkaya pertimbangan dalam pengambilan kebijakan," ujar Nizam.

Nizam menyampaikan, pihaknya siap menerima sekaligus meneruskan masukan dan kritik para Guru Besar kepada lembaga berwenang di struktur pemerintahan. "Dikti siap menerima dan meneruskan masukan-masukan ke pemerintah," ucap Nizam.

Sebelumnya, sebanyak 73 guru besar dari sejumlah universitas yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi menyurati Presiden Jokowi) pada Senin (24/5). Dalam suratnya, para guru besar meminta Presiden Jokowi agar mengawasi tindak tanduk Firli Bahuri cs dan mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang dianggap tak lolos TWK. Koalisi Guru Besar jiga memandang Surat Keputusan (SK) yang diteken Firli Bahuri bisa dikategorikan pidana. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika