Rabu 26 May 2021 00:05 WIB

PM Inggris Minta Maaf Pernah Berkata Rasis Soal Islam

PM Inggris minta maaf atas pernyataannya di masa lalu tentang Islam

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meninggalkan 10 Downing Street untuk menghadiri sesi Pertanyaan Perdana Menteri mingguan di parlemen di London, Rabu, 28 April 2021.
Foto: AP/Frank Augstein
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meninggalkan 10 Downing Street untuk menghadiri sesi Pertanyaan Perdana Menteri mingguan di parlemen di London, Rabu, 28 April 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengeluarkan permintaan maaf atas pernyataan yang dilontarkannya pada masa lalu tentang Islam. Dia diminta oleh partainya, yaitu Partai Konservatif untuk berbicara dalam sebuah laporan terkait diskriminasi termasuk Islamofobia.

Dalam sebuah wawancara, Johnson diminta untuk menyampaikan tanggapan atas kritik tentang bagaimana menangani diskriminasi. Wawancara tersebut dilakukan secara independen oleh Profesor Swaran Singh yang pernah menjabat sebagai Komisaris untuk Komisi Persamaan dan Hak Asasi Manusia.

Wawancara tersebut mengutip beberapa contoh yang berkaitan dengan komentar Johnson. Salah satunya yaitu komentar Johnson dalam kolom surat kabar pada 2018. Ketika itu, dia menyebut wanita yang mengenakan burqa terlihat seperti kotak surat. Bahkan dia menyamakan penampilan mereka dengan perampok bank.

"Saya tahu bahwa pelanggaran telah dilakukan pada hal-hal yang saya katakan, bahwa orang mengharapkan seseorang di posisi saya untuk melakukan sesuatu dengan benar, tetapi dalam jurnalisme Anda perlu menggunakan bahasa dengan bebas. Saya jelas minta maaf atas pelanggaran yang dilakukan,"  ujar sebuah laporan yang mengutip perkataan Johnson.

 "Apakah saya akan menggunakan beberapa bahasa yang menyinggung dari tulisan saya sebelumnya hari ini? Sekarang saya menjadi Perdana Menteri, saya tidak akan melakukannya," lanjut Johnson.

Singh menemukan bahwa Partai Konservatif tidak cukup aktif dalam menantang diskriminasi. Prosedur pengaduan terhadap diskriminasi perlu dirombak dan sistem sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tidak jelas.

"Dilihat dari tingkat pengaduan dan temuan pelanggaran oleh Partai itu sendiri yang terkait dengan kata-kata dan perilaku anti-Muslim, sentimen anti-Muslim tetap menjadi masalah di dalam Partai," kata kesimpulan laporan itu.

Partai Konservatif mengatakan sedang mempertimbangkan rekomendasi laporan tersebut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement