REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan seluruh sekolah sudah mulai menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran 2021/2022, Juli mendatang. Sekolah tatap muka tetap dilakukan dengan protokol kesehatan ketat plus syarat vaksinasi bagi seluruh tenaga pendidik. Itu pun, tetap harus seizin orang tua murid.
Namun, ada catatan yang perlu jadi perhatian. Jumlah kasus aktif Covid-19, termasuk juga angka kasus harian, dan angka kematian akibat Covid-19 menunjukkan konsistensi kenaikan dalam satu pekan terakhir. Hal ini diduga sebagai akibat dari naiknya mobilitas warga saat libur Lebaran lalu.
Dengan kondisi ini, bagaimana dengan rencana pembelajaran tatap muka?
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, pemerintah bersama satgas di daerah akan memastikan seluruh syarat sekolah tatap muka dipenuhi. Wiku tidak menjawab secara spesifik mengenai nasib sekolah tatap muka dengan ancaman penularan yang sedang semakin meningkat.
"Pemerintah dan satgas daerah akan memastikan seluruh kondisi tersebut terpenuhi sehingga PTM dapat dilakukan dengan aman, dan mampu mencegah risiko penularan," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (25/5).
Pada prinsipnya, ujar Wiku, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Hingga Juli nanti, satgas daerah perlu memastikan seluruh syarat ini terpenuhi agar sekolah tatap muka bisa dijalankan dengan aman.
Diberitakan sebelumnya, data pemerintah menunjukkan, angka kasus aktif terus naik sejak Rabu (19/5) pekan lalu sampai hari ini. Terakhir pada Selasa (25/5), jumlah kasus aktif Covid-19 nasional sebanyak 94.486 orang.
Padahal pada Selasa (18/5) lalu, jumlah kasus aktif sempat turun ke posisi terendah sejak awal 2021, yakni di angka 87.514 orang. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, naiknya angka kasus aktif disebabkan jumlah kasus baru yang selalu lebih tinggi ketimbang jumlah pasien sembuh harian.
Fenomena lonjakan kasus aktif Covid-19 ini sudah terjadi hanya berselang sepekan pasca-Lebaran. Satgas sendiri sempat memproyeksikan bahwa imbas peningkatan mobilitas Lebaran baru bisa dirasakan paling tidak dua pekan setelah Lebaran.
Wiku menyampaikan, kenaikan kasus aktif nasional juga didukung oleh peningkatan kasus aktif Covid-19 di lingkup daerah. Sembilan provinsi mencatatkan kenaikan kasus aktif dalam sepekan terakhir, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Barat, NTB, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.
Hanya saja, Wiku mengklaim bahwa lonjakan kasus aktif terjadi sejalan dengan peningkatan kapasitas testing Covid-19. Setelah sempat anjlok pada periode Lebaran, jumlah pemeriksaan dilaporkan kembali naik hingga 132 persen dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)."Ini merupakan jumlah testing tertinggi di Indonesia sejak awal pandemi," ujar Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika