REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Garuda Indonesia saat ini tengah melakukan tahap awal penawaran pensiun dini bagi karyawan Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan saat ini hal tersebut menjadi salah satu prioritas yang dilakukan.

"Saya dan tim ingin fokus ke urusan pensiun dini ini," kata Irfan kepada Republika, Rabu (26/5).

Irfan menjelaskan program pensiun dini tersebut sangat penting untuk segera diputuskan. Untuk itu, Irfan menegaskan manajemen akan memfokuskan hal tersebut untuk saat ini.

"Ini sangat penting diputuskan oleh setiap pegawai untuk ikut atau tidak. Mereka kan saudara kita semua," ujar Irfan.

Untuk itu, Irfan enggan berkomentar terkait rencana memangkas operasional jumlah armada yang dimiliki saat ini. Irfan memilih untuk menuntaskan terlebih dahulu program pensiun dini tersebut.

Sebelumnya, Bloomberg pada akhir pekan lalu mengabarkan Garuda Indonesia akan merestrukturisasi bisnisnya. Rencana tersebut berpotensi untuk mengurangi jumlah pesawat yang dioperasikan hingga 50 persen untuk bertahan karena terdampak pandemi Covid-19.

"Kami harus melalui restrukturisasi yang komprehensif," kata Irfan dalam sambutanya kepada staf pada 19 Mei 2021 dalam sebuah rekaman yang didengar Bloomberg.

Dalam rekaman tersebut, Irfan mengatakan saat ini Garuda Indonesia memiliki 142 pesawat. Dalam perhitungan awalnya, ada kemungkinan Garuda Indonesia akan beroperasi dengan jumlah pesawat tidak lebih dari 70 armada.

Irfan sebelumnya juga mengatakan, dalam situasi pandemi saat ini mengharuskan perusahaan melakukan langkah penyesuaian aspek supply dan demand. Terutama saat berada di tengah penurunan kinerja operasi imbas berkurangnya trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan.

Untuk itu, Garuda Indonesia mengambil langkah dengan menawarkan program pensiun dini secara sukarela terhadap karyawan yang telah memenuhi kriteria.  "Kebijakan ini menjadi penawaran terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di tengah situasi pandemi saat ini, yang tentunya  senantiasa mengedepankan kepentingan bersama seluruh pihak, dalam hal ini karyawan maupun perusahaan," ungkap Irfan.

Irfan memastikan, seluruh hak pegawai yang akan mengambil program tersebut akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Begitu juga sesuai dengan kebijakan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan perusahaan.

Dia mengakui, keputusan tersebut merupakan langkah berat yang harus ditempuh perusahaan. "Namun opsi ini harus kami ambil untuk bertahan di tengah ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan yang belum menunjukan titik terangnya di masa pandemi Covid-19," jelas Irfan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika