REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap para diaspora di Amerika Serikat (AS) membantu pemerintah memperkanlakn produk Indonesia. Hal itu untuk membantu meningkatkan peluang ekspor produk-produk Indonesia kepada konsumen AS.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kemendag, Didi Sumedi, mengatakan, diaspora memiliki bagian penting dalam upaya peningkatan perdagangan.

"Tentu diaspora harus melakukan kolaborasi dengan pengusaha untuk bisa terus kita dorong permintaan terhadap produk Indonesia," kata Didi dalam webinar yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kamis (27/5).

Didi menyebut, terdapat sekitar 142 ribu warga Indonesia yang saat ini tinggal di AS. Menurutnya, jumlah itu cukup besar dan sangat potensial membantu pemerintah untuk memasukkan produk-produk ke pasar AS.

Pihaknya meyakini kualitas diaspora di AS dari sisi literasi jauh lebih baik sehingga memiliki pemahaman yang cukup terhadap pentingnya mendukung ekspor nasional.

"Ini modal besar bagi kita untuk merambah pasar AS yang saat ini sudah menjadi pasar ekspor terbesar kedua setelah China," kata Didi.

Didi memaparkan dalam lima tahun terakhir, kinerja ekspor ke AS semakin positif. Ekspor non migas ke AS kurun waktu Januari-April mencapai 7,6 juta dolar AS atau naik sekitar 25 persen dibanding periode sama tahun lalu. Neraca dagang antar kedua negara sejauh ini juga menunjukkan surplus bagi Indonesia sebesar 5 miliar dolar AS.

Meski begitu, Didi mengungkapkan terdapat fasilitas perdagangan yang belum dimanfaatkan penuh oleh pengusaha di Indonesia, salah satunya Generalized Systems of Preference (GSP), fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia.

Pada November 2020, Didi mengungkapkan pemerintah AS telah memberikan perpanjangan GSP bagi 3.500 pos tarif Harmonized System (HS). Namun, menurutnya, eksportir Indonesia baru memanfaatkan sekitar 700 pos tarif HS.

"Mungkin pengusaha tidak tahu apa itu GSP atau permintaan dari AS yang belum ada sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Kita akan terus membantu UMKM untuk bisa ekspor," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika