REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL - Turki pada Rabu mengecam pemilihan presiden pekan ini yang diselenggarakan oleh rezim Assad di Suriah sebagai tidak representatif, tidak adil, dan ilegal.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki menggambarkan pemilu pada Rabu di Suriah yang dikuasai rezim Assad "tidak sah". menambahkan bahwa pemilu itu "tidak mencerminkan kehendak bebas rakyat Suriah".
Kementerian tersebut mengatakan bahwa pemilihan diadakan dalam kondisi yang tidak adil dan tidak bebas serta gagal mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 tentang solusi politik untuk konflik Suriah, dan mengambil pendekatan tidak tulus rezim Assad terhadap proses politik.
Pernyataan dari otoritas Turki menekankan perlunya melanjutkan proses politik tanpa gangguan yang dilakukan di bawah fasilitasi PBB, di bawah kepemilikan dan kepemimpinan warga Suriah.
Rezim Assad seharusnya tidak diizinkan untuk mencoba mendapatkan "legitimasi buatan" dengan mengadakan pemilihan yang hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, ungkap Kemlu Turki.
Turki akan melanjutkan upayanya dengan tegas demi solusi politik yang adil bagi rakyat Suriah, tambah kementerian itu.
'Tidak bebas dan adil'
Pada Selasa, menlu AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia mengatakan pemilihan presiden Suriah "tidak akan bebas dan tidak adil". Assad menjadi pemenang dalam setiap pemilu sejak dia mengambil alih kekuasaan pada tahun 2000 sebagai pewaris ayahnya, Hafez al-Assad.
Keputusan untuk mengadakan pemilihan dibuat terlepas dari konflik militer yang sedang berlangsung, kurangnya solusi politik yang terlihat, kegagalan negosiasi antara oposisi dan rezim, dan penggusuran lebih dari 10 juta warga Suriah baik sebagai pengungsi atau pengungsi internal.
Selain itu, sekitar 40 persen negara itu tidak berada di bawah kendali rezim Assad. Suriah telah mengalami perang saudara sejak awal 2011, ketika rezim menindak protes pro-demokrasi dengan keganasan yang tak terduga. Sekitar setengah juta orang tewas dan lebih dari 12 juta harus meninggalkan rumah mereka dalam satu dekade terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika