REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Pemerintahan Biden memutuskan untuk mengakhiri keringanan di era Trump yang memungkinkan perusahaan Amerika untuk beroperasi di sektor minyak di wilayah Suriah yang dikendalikan YPG/PKK.
Menurut laporan The Associated Press (AP) pada Kamis, alih-alih memperbarui izin Delta Crescent Energy untuk beroperasi di timur laut negara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih untuk menyimpang dari kebijakan mantan presiden Donald Trump yang "menyimpan minyak" di wilayah Suriah yang kaya minyak bumi.
Janji untuk menggunakan militer AS untuk memfasilitasi produksi minyak Suriah dianggap tidak pantas oleh pemerintahan Biden.
Jack Dorrier, salah satu dari tiga pendiri perusahaan minyak itu, mengatakan kepada AP bahwa Delta Crescent Energy memiliki kontrak sekitar USD2 miliar untuk menjual minyak dari timur laut Suriah kepada pembeli internasional yang katanya akan menguntungkan sekutu AS dalam perang melawan Daesh/ISIS.
Dia mengatakan perintah presiden yang dikeluarkan di bawah mantan Presiden Barack Obama mendorong perusahaan untuk mengajukan keringanan untuk beroperasi di beberapa sektor Suriah, termasuk minyak dan gas.
"Jika pemerintahan Biden memilih untuk tidak memperbarui lisensi OFAC, itu akan menjadi perubahan substansial dalam kebijakan yang tidak mendukung Sekutu Koalisi yang berjuang dan mati untuk melenyapkan ISIS," kata Dorrier dalam sebuah pernyataan.
"Merampas kesempatan Sekutu kami untuk keringanan sanksi pada infrastruktur kritis seperti yang ditetapkan oleh pemerintahan Obama akan, pada dasarnya, mengubah Utara dan Timur Suriah menjadi pasukan Rusia, Rezim dan Iran," tambah dia.
Wilayah ini dikendalikan oleh YPG, afiliasi PKK di Suriah, kelompok yang tercatat sebagai teroris di AS, Uni Eropa, dan Turki. AP secara terpisah melaporkan bahwa Delta Crescent Energy mengatakan belum diberitahu oleh Departemen Keuangan bahwa keringanan belum diperpanjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika