Sabtu 29 May 2021 05:32 WIB

Pemprov Jabar Raih WTP Kesepuluh Kali Berturut-Turut

Dari 27 kota/kabupaten di Jabar, ada dua daerah yang tidak mendapat WTP

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Pemprov Jawa Barat mendapatkan opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesepuluh secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5).
Foto: istimewa
Pemprov Jawa Barat mendapatkan opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesepuluh secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Pemprov Jawa Barat mendapatkan opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesepuluh secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas  LKPD Jabar Tahun 2020, Jabar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh. 

"Alhamdulillah, berita baik hari ini tadi wakil ketua BPK pusat menginfomasikan bahwa Jawa Barat kembali pengelolaan keuangannya baik sehingga mendapat WTP yang kesepuluh kalinya. Ini menandakan konsistensi dan prudential keuangan kita yang luar biasa," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Menurut Emil, dengan diraihnya opini WTP beruntun tentu ada kekurangan. Karena, dari 27 kota/kabupaten di Jabar, ada dua daerah yang tidak mendapat WTP, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat.

"Ada berita sedih sedikit, tahun lalu 27 daerahnya WTP tahun ini berkurang dua, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jawa Barat pengelolaan keuangannya harus paripurna dan baik, kira kira begitu," paparnya.

Selain itu, Gubernur akan menindaklanjuti catatan, temuan dan rekomendasi dari BPK dalam meningkatkan good coorporate government (GCG) di Pemda Provinsi Jabar.

"Kami berharap melalui temuan, rekomendasi, catatan kami akan terus meningkatkan good cooperate goverment dan tentu akan menindaklanjuti semaksimal mungkin semua yang direkomendasikan," katanya. 

Emil berharap konsistensi WTP di Pemda Provinsi Jabar bisa dipertahankan, untuk selanjutnya di  tahun depan, dapat memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada."Oleh karena itu kita berharap konsistensi ini menunjukkan bahwa reformasi sudah berjalan dengan baik dari sisi keuangan tinggal kita tutup tutup lagi supaya ketidaksempurnaannya diperbaiki tahun depan," imbuhnya.

Tak lupa, Emil pun mengapresiasi seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah Pemda Provinsi Jabar yang terus bekerja keras untuk mewujudkan pencapaian tersebut. "Perkenankan saya memberi apresiasi juga kepada seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah pemerintah provinsi Jawa Barat, yang telah bekerja keras dan terus berupaya memperbaiki berbagai hal dalam kualitas keuangan pengelolaan, pelaporan," imbuhnya

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengucapkan selamat kepada Pemda Provinsi Jabar atas pencapaian 10 kali mendapat opini WTP dari BPK RI.

Tentunya hal itu hasil kerja keras dari seluruh unsur pemerintah daerah dan dengan dukungan DPRD Jabar.  Ineu berharap pencapaian tersebut dapat mewujudkan visi misi Jawa Barat yang Juara Lahir dan Batin dengan inovasi dan kolaborasi. "Semoga pencapaian ini dengan catatan - catatan yang disampaikan wakil ketua BPK, ini akan terus memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement