Sabtu 29 May 2021 05:59 WIB

Wapres: Roadmap Perbankan Syariah Majukan Industri Syariah

Selama tahun 2020, indikator kinerja perbankan syariah positif

Rep: fauziah mursid/ Red: Hiru Muhammad
Suasana gedung Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Ahad (31/1). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin penggabungan usaha tiga bank syariah milik BUMN yaitu PT Bank Mandiri Syariah, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah yang nantinya akan bernama PT Bank Syariah Indonesia dan akan efektif pada Senin (1/2). Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Suasana gedung Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Ahad (31/1). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin penggabungan usaha tiga bank syariah milik BUMN yaitu PT Bank Mandiri Syariah, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah yang nantinya akan bernama PT Bank Syariah Indonesia dan akan efektif pada Senin (1/2). Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap banyak kepada Road Map Perbankan Syariah 2020-2025 yang belum lama ini diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wapres mengatakan, roadmap perbankan syariah tersebut diterbitkan untuk optimalisasi peran industri perbankan syariah di tanah Air."Pemerintah menyambut baik dan mengharapkan Road Map ini dapat benar-benar memberikan arah dan menyelaraskan langkah pengembangan industri perbankan syariah ke depan," kata Wapres dalam acara Halal Bihalal Idul DPP Asbisindo secara virtual, Jumat (28/5).

Wapres mengaku bersyukur dalam masa pandemi Covid-19 industri perbankan syariah masih berdaya tahan. Selama tahun 2020, kata Ma'ruf, indikator kinerja perbankan syariah berhasil menunjukkan capaian positif. Bahkan, aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah berhasil tetap tumbuh.

"Data OJK per Desember 2020 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh sebesar 13,11 persen year on year ditopang oleh pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) sebesar 8,08 persen (yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sebesar 11,88 persen (yoy)," kata Ma'ruf.

Wapres menerangkan, road map tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, situasi dan kondisi, peluang dan tantangan terkini. Sebab, ada sejumlah isu strategis yang dinilai menjadi penghambat bagi pertumbuhan perbankan syariah ke depan.

Antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas SDM dan teknologi yang kurang optimal serta indeks inklusi dan literasi yang masih rendah.

Di sisi lain, kata Ma'ruf, sejumlah faktor pendukung memberikan peluang bagi pengembangan industri perbankan syariah ke depan, antara lain pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi yang diakselerasi oleh kondisi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi syariah antara lain industri halal dan bisnis syariah serta semakin bertumbuhnya kesadaran beragama di masyarakat.

"Untuk itulah, visi Road Map Perbankan Syariah 2020-2025 adalah mewujudkan perbankan syariah yang berdaya tahan (resilient), berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial," katanya.

Upaya pencapaian visi ini, kata Ma'ruf, juga akan dilaksanakan melalui 3 pilar yakni: penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan.

Untuk itu,  Ia menilai perlunya sinergi dan kerjasama antara semua pihak yang terkait, sehingga Visi Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 benar-benar dapat terwujud.“Implementasi ketiga pilar dari Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 tentu membutuhkan sinergi dan kerjasama antara semua pihak yang terkait. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator, Kementerian dan Lembaga, Industri Perbankan Syariah dan berbagai pihak terkait lainnya,” kata Wapres.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement